Bupati Abdya Akmal Ibrahim menerima surat hibah bagunan PKS dari Gubernur Aceh, Nuva Iriansyah, Kamis (6/8) di Banda Aceh. (rahmat).

BLANGPIDIE (RA) – Setelah hampir 2 tahun mengendap selember surat di DPRA tanpa kejelasan, akhirnya Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah menandatangani dan menyerahkan surat hibah pabrik kelapa sawit (PKS) dilokasi Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot kepada Pemkab Abdya.

Penandatanganan sekaligus menyerahkan surat hibah aset milik provinsi kepada pemerintah Abdya tersebut berlangsung di kantor Gubernur Aceh, yang diterima oleh Bupati Abdya Akmal Ibrahin, Kamis (6/8).

Sebagaimana kita ketahui, aset bagunan PKS yang berada di kawasan Babahrot, Abdya itu yang selama ini terkatung-katung statusnya, lantaran bagunan itu milik pemerintah Aceh sedangkan tanah tempat bangunan itu berdiri merupakan aset Pemerintah Abdya.

Untuk melanjutkan bangunan ini, Pemerintah Abdya harus terlebih dahulu mengantongi surat hibah dari provinsi, namun surat ini sejak dua tahun terakhir mengendap di DPRA atau tidak keluar surat rekomendasi dari DPRA sehingga terbengkalai bangunan itu walau Pemerintah Abdya sudah menyediakan anggaran untuk melanjutkan pembangunannya.

Pabrik CPO tersebut mulai dibangun dari sumber dana Otsus tahun 2010 bernilai sebesar Rp 30 miliar di bawah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh. PKS ini dibangun di atas lahan milik Pemkab Abdya seluas 26 hektare di kawasan Jalan 30 Babahrot.

Saat dimulai pembangunannya, Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya periode 2007-2012. Namun, pembangunannya terhenti tahun 2011 setelah menyerap anggaran sekitar hanya Rp 20,9 miliar.

Ketika Akmal dipercaya menjabat Bupati Abdya Masa Jabatan 2017-2022, muncul lagi tekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah terhenti sekitar enam tahun.

“Kita punya sumber dana untuk melanjutkan pembangunan itu namun kita (Pemkab Abdya) tidak serta merta bisa melaksanakan. Soalnya, bangunan pabrik PKS konstruksi besi baja tersebut merupakan aset Pemerintah Aceh,”katanya.

Disebutkan Akmal, diawal tahun 2018 lalu, dirinya sudah mengajukan surat usulan kepada Gubenur Aceh agar aset berupa bangunan PKS di Desa Lhok Gayo dialihkan menjadi aset Pemkab Abdya.

“Tapi Proses administrasi pengalihan aset itu tidak kunjung selesai hingga memasuki tahun ketiga masa jabatan saya,”sebutnya.

Bahkan sambungnya, surat usulan pengalihan aset PKS itu, selama dua tahun terakhir mengendap di DPRA, hingga Juli 2020 lalu tidak ada kejelasan. “Tapi hari ini alhamdulillah Pak Gubernur sudah menandatangani dan menyerahkan surat hibah itu kepada pemkab Abdya tampa rekomendasi DPRA,”katanya.

Selain itu, seusai menerima surat hibah PKS tersebut, Bupati Akmal menyebutkan pesan kusus yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. “Yang penting harus disadari, kita ini hidup bernegara. Hal-hal yang terkait dengan kepentingan negara, utamanya kepentingan rakyat, asal sesuai dengan regulasi, ambil sikap pak bupati, berani aja,” bebernya yang meniru pesan gubernur.

Akmal mengajak semua elemen untuk tinggalkan politisasi, kepentingan dan trik pribadi, demi untuk kepentingan bersama,”ajaknya.

Petani sawit bersyukur

Salah seorang petani sawit di kecamatan babahrot Yusran berasa bersyukur atas sikap yang diambil Pemerintah Aceh berupa mengeluarkan surat hibah PKS untuk dikelola oleh Pemerintah Abdya.

“Kita sangat bersyukur, ini berita gembira yang sudah lama dinantikan petani sawit Abdya. Setidaknya dapat menjamin harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit petani Abdya,” katanya.

Menurutnya, dengan dihibahnya bangunan PKS itu kepada Pemerintah Abdya tentu bangunan yang sudah lama terbengkalai dan terancam lapuk dimakan usia akibat tidak adanya kepastian surat hibah yang tersendat penyelesaian lantaran rekom dari DPRA tidak keluar kini sudah bisa dilanjutkan.

“Tentu kita berharap PKS langsung dilanjutkan pembangunannya oleh Pemerintah Abdya. Dan saya mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh,”sebutnya.

Disebutkan, selama ini harga sawit sering dikeluhkan oleh para petani lantaran PKS tidak ada di Abdya, sehingga hasil kebun sawitnya kerab membawa ke kabupaten tetangga yang ada di Nagan Raya. “Selain mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos kendaraan, harga jual yang murah juga membuat petani Abdya merugi,”tutupnya.(mat)