DPRK Simeulue : Manajemen RSUD Simeulue Buruk

Rakyat Aceh

SIMEULUE (RA) – Inspeksi Mendadak (Sidak) sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (DPRK) Simeulue, ke Rumah Sakit dan Dinkes setempat, Senin (10/8). Sebanyak 7 orang wakil rakyat yang sidak ke RSUD Simeulue itu, diketuai Nusar Amin.

Hasilnya, menyatakan sistem pengelolaan dan manajemen disana dinilai buruk dan telah mempersiapkan opsi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue, harus secepatnya manajemen rumah sakit itu dievaluasi dan diselamatkan.

“Setelah kita kumpulkan informasi, baik dari warga, media massa dan media sosial dari hasil sidak kita hari ini, maka kita simpulkan buruk sistem pengelolaan dan manajemen RSUD Simeulue serta kita rekomendasikan kepada Pemda untuk segera melakukan evaluasi,” kata Nusar Amin.

Dalam sidak tersebut tidak dihadiri drg Farhan selaku Dirut RSUD Simeulue, yang diketahui sedang dalam masa karantina mandiri, yang baru pulang dari luar daerah.

Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan mendapatkan penjelasan dari pihak RSUD Simeulue, terkait kelangkaan obat medis. Bayi yang meninggal dalam kandungan. Tidak tersedianya masker. Biaya Rapid Test Covid19. Tidak tersedianya alat deteksi penyakit darah manis. Serta mempastikan salah seorang ABK Kapal Feri yang reaktif hasil rapid test Covid19, termasuk persoalan anggaran.

“Ada sejumlah persoalan penting yang kita sampaikan, dan dari penjelasan pihak manajemen rumah sakit kepada kita, banyak yang perlu diluruskan dan tidak bisa ditunda-tunda, sebab ini menyangkut kesehatan dan nyawa pasien,” jelasnya.

Menurutnya, soal anggaran sudah tersedia, baik itu anggaran untuk pembelian obat dan anggaran khusus penanganan covid di rumah sakit ini juga sudah ada. Apabila kebutuhan ini tidak tersedia, berarti ada yang tidak beres.

Hamsipar salah seorang anggota DPRK Simeulue itu, juga menyesalkan alasan pihak rumah sakit yang terkesan buang badan, setelah mencuat informasi yang beredar, termasuk kasus kematian bayi yang masih dalam kandungan, pihak manajemen rumah sakit menyebutkan bayi tersebut meninggal sebelum dirujuk ke RSUD Simeulue, dan tidak bisa dioperasi disebabkan tidak tersedianya obat.

“Tugas rumah sakit ini, untuk menyelamatkan setiap pasien sebab anggarannya sudah kami setujui, malahan kami tambah dananya. Ini ada kasus kematian bayi dalam kandungan hingga berhari-hari tidak dioperasi dengan alasan tidak ada obat, beruntung keluarga pasien itu tidak kalap dan tidak menuntut, jangan main-main dengan keselamatan pasien dan persoalan rumah sakit ini sudah komplikasi,” kata Hamsipar.

Saat ditanyai salah seorang ABK Kapal Feri, yang reaktif Covid19 dari hasil Rapid Test, dijelaskan Nota Dinas (ND) Dirut RSUD Simeulue NS Suherman Awal, S.Kep kepada rombongan tim Sidak Wakil Rakyat. Ia menyebutkan salah seorang ABK Kapal Feri yang datang ke Rumah Sakit, pada Minggu (9/8) sore, dengan keluhan sakit .

“Ada seorang ABK feri datang ke UGD dengan keluhan sakit, saat dilakukan pemeriksaan rapid tes hasilnya reaktif Covid-19. Reaktif rapid tes ya, bukan positif, dan sekarang sudah dilakukan isolasi. Sedangkan dari sampel swabnya sudah kita kirim ke Banda Aceh,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, dia menjelaskan kepada anggota Dewan, bahwa drg Farhan Dirut RSUD Simeulue, sedang menjalani karantina mandiri.
“Pak dirut sedang menjalani karantina mandiri, karena baru tiba di Kabupaten Simeulue dari luar daerah,” sebutnya. (ahi/rus).