Dewan Usul Tiga Qanun Inisiatif Masalah Sosial dan Kesejahteraan

Ketua Panitia Legislasi, Rahmad Safriyal mewakili DPRK Aceh Tamiang menyampaikan tiga usulan qanun inisiatif dewan dalam pembukaan rapat paripurna di gedung dewan setempat, Senin (24/8). DEDE-HARIAN RAKYAT ACEH

ACEH TAMIANG (RA) – Sektor pertanian di Aceh Tamiang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang seperti irigasi, daya dukung sarana dan prasarana produk petani, membuat alih fungsi lahan ke non pertanian mendorong semakin sempitnya penguasaan lahan pertanian.

Ketua Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang, Rahmad Safriyal mengatakan hal itu dalam pembukaan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Qanun (Raqan) usul eksekutif dan Raqan usul inisiatif DPRK Atam tahun 2020 di ruang sidang utama, Senin (24/8).

Ada tiga Raqan usul inisiatif dewan yang di paripurnakan dengan judul pertama, qanun penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, kedua kesejahteraan bagi lansia dan ketiga pedoman perlindungan dan pemberdayaan petani. Sebelumnya, ungkap Rahmad ketiga qanun ini secara resmi telah diajukan melalui surat pimpinan DPRK Aceh Tamiang Nomor 180/620 tanggal 8 Juni 2020 sebagai tundaklanjut dari keputusan DPRK Atam Nomor 3/2020 tentang penetapan program legislasi Pemkab Aceh Tamiang prioritas tahun 2020.

Rahmad memaparkan, bahwa bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai implementasi negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan. Terhadap Raqan kesejahteraan lansia, lanjut Rahmad Safriyal, sebagai warga negara Indonesia, para lansia telah mendharmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Sementara banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian berimplikasi pada kesejahteraan petani.

Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRK dan Pemda agar terjalain hubungan yang baik, harmonis serta tidak saling mendominasi satu sama lain. “Selanjutnya pimpinan DPRK, panitia legislasi bersama tim ahli panitia legislasi telah melaksanakan rapat kerja dalam hal pembahasan Raqan usul inisiatif DPRK Aceh Tamiang,” tukas Rahmad.

Rapat paripurna usul Raqan inisiatif ini dipimpin Wakil Ketua I Fadlon dihadiri pimpinan kolektif dan 14 anggota dewan. Tampak hadir dari pihak eksekutif, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, unsur Forkopimda dan seluruh Kepala SKPK Pemkab Atam. Dalam sehari ini DPRK Atam menggelar dua agenda rapat paripurna yakni, Penyampaian Rancangan KUPA-PPAS-Perubahan TA 2020 dan Penyampaian Raqan usul eksekutif dan Raqan usul inisiatif DPRK Atam tahun 2020 masa persidangan ke III tahun 2019/2020.

Dalam kesempatan ini Bupati Mursil menjelaskan, pembahasan terhadap 14 Raqan yang terdiri dari 11 Raqan usulan eksekutif, dan tiga usulan legislatif diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan dapat ditetapkan menjadi qanun sebelum berakhirnya tahun 2020.

“Mengingat setelah pembahasan rancangan qanun ini selesai dan sebelum disetujui bersama masih ada tahapan evaluasi dan fasilitasi yang harus dilakukan hingga Raqan ini ditetapkan menjadi qanun,” kata Bupati. (mag86)