HMI MPO Bireuen Desak Pecat ASN Terlibat Korupsi

Rakyat Aceh

BIREUEN (RA) – Pemerintah Kabupaten Bireuen didesak segera memproses pemecatan terhadap 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi atau pelanggaran kejahatan jabatan (PKJ).

Desakan ini disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bireuen yang menyatakan, berdasarkan pernyataan dari salah seorang pejabat Pemkab Bireuen, keputusan pengadilan beberapa ASN terlibat korupsi telah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Terhadap para ASN ini juga sebagian sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Bireuen dan sebagiannya ada yang mengajukan banding
“Maka dari itu kami meminta Pemkab Bireuen untuk bersikap tegas dan transparan,” ujar Ketua Umum HMI MPO Cabang Bireuen, Syibran Malasi kepada media Rakyat Aceh, Kamis (27/8).

Disebutkan, semua nama-nama ASN yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap itu harus diumumkan ke publik supaya masyarakat dapat mengakses informasinya. “Sehingga, bisa berefek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran untuk ASN lain di lingkungan Kabupaten Bireuen.”

Pemkab Bireuen, kata Syibran, jangan segan-segan melakukan tindakan bagi para pejabat yang ingin melakukan perbuatan kejatahan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
“Kita sangat berharap di Kabupaten Bireuen bebas dari korupsi, karena korupsi ini salah satu kejahatan yang sangat merajalela di negeri tercinta ini,” ungkapnya.

Syibran juga mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk sama-sama mengawal dan mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang tidak pro terhadap rakyat. (akh/min)