HMI MPO Bireuen Minta Bupati Copot Jabatan Kadis DPMG-PKB

Ketua HMI MPO Bireuen, Syibral Malasi.

BIREUEN (RA) – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Bireuen, Syibral Malasi meminta pembelian buku perpustakaan gampong yang belum jelas manfaatnya dapat dihentikan.

Persoalan buku perpustakaan Gampong bersumber dari Dana Desa Rp 10 juta/Gampong saat ini sedang menjadi polemik. Hal ini karena banyak Dana Desa sudah terpakai untuk BLT serta berbagai kebutuhan lainnya.

“Sebaiknya pembelian buku perpustakaan gampong yang belum jelas manfaatnya dapat dihentikan. Dana Rp 10 juta/Desa sangat besar nilainya kalau hanya untuk pengadaan buku. Mari kita berfikir jernih, apakah masyarakat membutuhkan buku saat situasi seperti ini,” kata Syibral Malasi kepada Rakyat Aceh, Senin (31/8).

Menurut ketua HMI ini, belum saatnya pihak Desa dipaksakan dengan cara diwajibkan membeli buku perpustakaan Gampong yang belum tentu jelas manfaaatnya.

“Bukan berarti kami tidak suka terhadap buku, saatnya kita berfikir secara logis. Disaat Dana Desa fokus untuk memulihkan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, apakah yang dibutuhkan pihak Desa buku perpustakan,” tanya Syibral.

Untuk itu, HMI mendesak Bupati Bireuen Muzakkar A Gani untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berecana (DPMG-PKB) Bireuen. Bila perlu tak segan-segan mencopot Kadis DPMG-PKB dari jabatanya, karena dinilai jabatan yang diembang bisa dimanfatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Sekelas Kadis kenapa bisa diremotin oleh oknum-oknum tertentu mencari untung dari anggaran Dana Desa. Mana ketegasan Bupati Bireuen menilai kinerja bawahnya. Terapkan ilmu birokrasi, katanya beliau ahli birokrasi. Tapi kenapa ketika permasalahan seperti ini terjadi, hanya diam tanpa tindakan yang pasti,” kata ketua HMI MPO Bireuen. (akh)