Dewan Pidie Jaya Nilai Kinerja Dinas PU Lemah

IKHSAN LANCOKRapat Banggar DPRK bersama TAPK Pidie Jaya membahas perhitungan APBK TA 2019. Selasa (1/9).

MEUREUDU (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya mengaku berang dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Para wakil rakyat ini menilai pendapatan PAD berbanding terbalik dengan menjamur pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya. Mereka lantas menuding Dinas PU sebagai leading sektor yang bertanggung jawab terhadap realisasi PAD dari retribusi IMB serta menjamur bangunan tanpa izin, sangat lemah. Bahkan melempar tanggung jawab ke SKPK lain atas kelemahan tersebut.

Tundingan itu mengemuka dalam rapat perhitungan APBK 2019 antara Banggar DPRK Pidie Jaya bersama TAPK Pemkab setempat, Selasa (1/9), tatkala Kepala Dinas PU Pidie Jaya, Rizal Fikar menyampaikan realisasi PAD dari retribusi IMB dalam forum rapat 2020 dari target Rp 225 juta terealisasi Rp 43,9 juta.

Realisasi retribusi IMB yang rendah tersebut menurut dia, karena yang mengutip retribusi IMB adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpada Satu Pintu (DPMTSP). Dinas PU kata dia hanya mengeluarkan advice planing.

“Realisasi PAD dari ditargetkan, tercapai sebesar Rp 43 juta lebih. Dan retribusi ini yang kutip bukan PU tapi masyarakat membayar ke DPMTSP, bukti setoran ada sama kita. PU hanya mengeluarkan Advice planing,” kata Rijal.

Bahkan Kadis PU tersebut dalam rapat Banggar tersebut meminta kejelasan aturan, apakah Dinas PU yang berwenang memungut Retribusi IMB. ” Ini harus diperjelas,” imbuhnya.

Mendengar penjelasan Kadis PU yang sudah melempar tanggung jawab atas rendahnya realisasi PAD sektor retribusi IMB tersebut, sejumlah anggota Banggar tampak berang dan langsung menghujani dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan.

Hasan Basri Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya menegaskan bahwa, kewenagan atau penanggung jawab pemungut retribusi IMB adalah Dinas PU dan ini telah diatur dalam peraturan daerah.

Hasan meminta penjelasan dengan detail, alasan realisasi retribusi IMB tiap tahun rendah, padahal bangunan pertokoan dan bangunan lainnya terus dibangun dan tidak saling lempar tanggung jawab.

“Apakah tidak ada koordinasi antara Dinas PU dengan DPMTSP masalah retribusi IMB ini. Qanun sudah jelas, yang bertanggung jawab atas PAD IMB adalah PU, jadi jangan saling lempar tanggung jawab,” kata dia.

Sementara anggota Banggar lainnya, Saifullah SH atau yang biasa di sapa Kosrad memandang miris atas fakta rendahnya realisasi retribusi IMB dengan bangunan yang tumbuh bak jamur di musim hujan di daerah itu dan tak memiliki IMB.

Kosrad juga mempertanyakan sejauh mana keseriusan Dinas PU dalam mengejar PAD dan menertibkan bangunan-bangunan supaya sesuai dengan RT RW Pidie Jaya.

“Pemkab (Sekda) harus duduk mencari solusi atas persoalan IMB ini. Jangan nanti masyarakat tidak seenaknya saja membangun bangunan tanpa izin.” Pungkasnya. (san/ra)