Aliasi Masyarakat Tuding Sekda Bohong

Rakyat Aceh

REDELONG (RA) – Terkait adanya indikasi korupsi di BPBD, Polres Bener Meriah hingga saat ini belum melakukan proses atau pemanggilan terhadap PPTK nya.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Bener Meriah, AKBP Siswoyo Adi Wijaya SIK MSi, melalui Kasat Reskrim Iptu Rifki Muslim saat di konfirmasi Kepada Rakyat Aceh, Selasa (1/9).

Pihaknya mengaku, belum melakukan pemangilan lantaran belum adanya yang melaporkan adanya dugaan indikasi korupsi yang terjadi di BPBD tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya Sekda Bener Meriah, Haili Yoga, saat audiens aliansi masyarakat Bener Meriah di gedung DPRK menyampaikan PPTK di BPBD mulai dari tahun 2017 saat ini sedang di panggil ke Polres untuk membawa dokumen pertanggungjawaban.

Ia menamabahkan, anggota Polres Bener Meriah juga langsung meninjau ke lapangan terkait hal itu. “Ini sudah berproses, cuma belum tuntas dan kalau ditanya buktinya bisa langsung tanyakan ke bagian reskrim,” ungkapnya.

Menyikapi permasalahan tersebut Koordinator Lapangan (korlap) Aliansi Masyarakat Bener Meriah menuding Sekda Bener Meriah telah membohongi publik dengan mengatakan PPTK di BPBD Bener Meriah yang menjabat sejak tahun 2017 sudah pangil oleh pihak Polres.

Ia menambahkan, Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga MSi, dinilai telah membohongi publik dengan mengeluarkan pernyataannya yang tidak benar kepada perwakilan aliasi masyarakat saat audiensi yang dilaksanakan di gedung DPRK Bener Meriah, Senin (31/8) kemarin.

Pihaknya mengaku, sangat kecewa atas sikap dan prilaku Sekda Bener Meriah yang tidak jujur terhadap masa yang menyampaikan aspirasi. “Seharusnya Sekda menyampaikan apa adanya dan menghargai perjuangan kami serta tidak perlu berbohong kepada orang banyak,” katanya.

Sementara itu, Sadra Munawar menambahkan, Sekda tidak hanya membohongi perwakilan Alinsi masyarakat Bener Meriah, namun seluruh rakyat Bener Meriah dan media masa.
“Perkataan Sekda Bener Meriah dalam audiensi tersebut ditulis oleh seluruh media yang hadir dan tentu sudah dibaca oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Untuk itu, Sadra meminta Sekda Bener Meriah mempertangungjawabkan perkataanya dengan mengklarifikasi kembali di media serta meminta meminta maaf kepada publik.
“Ini contoh sederhana, pejabat kita di Bener Meriah suka prank rakyatnya,” tegas Sadra. (uri/bai)