Memenage Petani Aceh Salah Satu Ikhtiar Mensejahterakan Bangsa

Oleh : Dr. Zainuddin, SE., M. Si (Pemerhati Sosial ekonomi masyarakat, Univ. Serambi Mekkah-Aceh)

0

Indonesia merupakan sebuah bangsa bercorak agraris yang memiliki potensi sebagai yang terbesar dalam menampung tenaga kerja untuk mata pencaharian, sebagai sumber devisa Negara selain migas dan industry, sebagai sumber bahan pangan utama.

Jadi sebenarnya identitas bangsa Indonesia adalah pertanian, maka tak salah jika perhatian dan kemampuan harus diarahkan bagamana kemudian dunia pertanian harus dikembangkan dalam segala aspek agar bangsa dan Negara ini sejahtera.

Tak terbantahkan memang pembangunan sektor pertanian terus dilakukan melalui berbagai program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, memenuhi kebutuhan konsumsi, dan meningkatkan pendapatan petani di perdesaan.

Begitu juga yang terjadi di provinsi Aceh, terlihat sejauh mata memandang ada perhatian pemerintah dalam memajukan dunia pertanian, seperti adanya pembenganan irigasi pada beberapa periode yang lalu, ada pembangunan waduk, ada rehabilitasi saluran irigasi, ada pemberian benih unggul kepada para petani, ada pemberian subsidi bajak sawah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pijay, ada pemberian bibit kakau gratis, adanya pupuk bersubsidi dan lain sebagainya.

Ternyata hal-hal yang dilakukan seperti diatas hanya tindakan normative saja, hanya sekedar capaian realisasi budget dan setelah budget terealisasi ya sudah selesai dan itu terjadi berulang-ulang setiap tahunnya, maknanya dari sekian banyak program tidak bisa melahirkan petani mandiri yang bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada program pemerintah.

Maknanya, pemerintah sejak Indonesia merdeka belaum mampu menciptakan masyarakat tani bisa mandiri, walaupaun diakui secara nyata tameng ekonomi dan ketahanan pangan Negara ada di masyarakat tani. Kenapa tidak, jika masyarakat tani bisa mandiri melalu pembinaan dalam jangka waktu lama, maka kemudian banyak dana yang tadinya untuk subsidi bisa diganakan kepada program – program pambangunan infrastruktur yang lain dalam rangka mendukaung pertanian itu sendiri.
Nah, sekarang lagi-lagi membuktikan bahwa ekonomi pertanian bisa bertahan setelah yang lainya keok dibuatnya oleh wabah covid-19.

Kejadian ini semestinya pemangku kepentingan sudah bisa meraba-raba bahwa oerhatian terhadap pertanian harus diperkuat dan dilakukan secara manajemen modern, sudah saatnya Indonesia harus unggul dibidang pertanian secara umum dan pertanian Aceh secara khusus. Tidak ada lagi hanya sekedar realisasi anggaran tanpa disertai output yang jelas dan berkelanjutan, umpamnaya tindakan hanya membagi bibit saja tanpa diawasi hingga benar-benar bibit tersebut dapat dipetik hasil, begitu kira-kira.

Masyarakat tani harus dimanage secara modern dalam keterbatasan mereka, minimal mereka harus selalu disyiarkan bahwa zaman sekarang harus diubah pola prilaku santai kepada prilaku produktif.

Terutama bagi masyarakat tani yang ada di Aceh (sudah ada tulisan beberapa waktu yang lalu tentang prilaku wales asih diubah kepada prilaku produktif).

Dimana, pemangku kepentingan harus hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mendorong agar jam kerja itu jelas adanya, dan bila perlu adanya program menghidupakan gairah petani diberi subsidi berupa gaji yang melakukan pekerjaan sendiri dengan target capaian output yang nyata diwilayah kerja pemerintah masing-masing, artinya demi mendorong kinerja petani dilakukan dengan memberi gaji kepada masyarakat itu sendiri dengan tuntutan yang bersangkutan berekerja pada pekerjaanya untuk beberapa waktu hingga mereka bisa mandiri dari pada mensubsidi pada konsumsi mereka.

Karena tidak salah pemangku kepentingan mencapuri hingga pada pekerjaan masyarakat, karena bila masyarakat tidak memiliki motivasi yang tinggi maka kemudian energy bangsa habis hanya untuk subsidi konsumsi dan parahnya hal tersebut akan didikuti kemunduran pembangunan yang lainnya hingga membuat Negara terperosok kepada Negara tertinggal.

Hal ini boleh dimulai dulu di Aceh dengan menctus program bertani dengan mendapat gaji dari pemerintah, bisa dilakukan menginvestigasi jumlah penduduk produktif di desa-desa di Aceh dan ditata hingga memberi jatah lahan dan diawasi dengan meminta pertangungjawaban masing-masing unit hingga personal penduduk tani tersbeut bisa mengahsilkan dan mandiri.

Dengan demikian, jika hat tersebut dilakukan tentu harus planning yang matang dengan kajian mendalam dan tidak perlu waktu lama, maka masyrakat tani Aceh lima tahun kedepan insya Allah akan mandiri. Kemudian, jika pemangku kepentingan sudah sangat terlibat ditengah-tengah masyarakat akan tercipta energy positif sebagai spilovers penggerak kearah kebaikan dan produktif, karena dimensi sosial sebenarnya terdiri dari pemerintah, pasar dan komunitas. Bagaiaman kemudian mencapai sebuah keberhasilan, maka komunikasi yang baik itu terjadi diantara dimensi sosial yang ada.