Kakanwil DJPb Aceh, Safriadi, menyampaikan capaian inerja DJPb Aceh, Senin (7/9). BAIHAQI/RAKYAT ACEH

BANDA ACEH (RA)- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Aceh mendorong optimalisasi dan percepatan pelaksanaan anggaran di daerah Aceh.

Langkah-langkah strategis dan upaya yang dilakukan antara lain berupa simplifikasi pencairan dana APBN, integrasi dan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pengelolaan APBN, peningkatan layanan kepada stakeholders, serta tetap menjaga dan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan segala pemangku kepentingan.

“Percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN dan percepatan penyaluran akan terus didorong untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan perekonomian,” kata Kakanwil DJPb Aceh, Safriadi, Senin (7/9).

Kata Safriadi, dalam rangka mengatasi dampak pandemi covid-19, dilakukan penyesuaian kebijakan belanja negara. Kebijakan tentang belanja negara antara lain berupa kebijakan penyesuaian dan refocusing belanja pada Kementerian Negara/Lembaga, perubahan prioritas penggunaan Dana Desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Katanta, total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian.

Di awal tahun 2020, total belanja negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mencapai Rp51,9 triliun.

Alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sebesar Rp14,74 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp37,16 triliun.

Per September 2020, Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian menjadi Rp46,6 triliun. Alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp12,97 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp33,66 triliun.

Belanja Negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah, berupaya untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara yang ada di Provinsi Aceh dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik.

Sampai dengan 3 September 2020, total realisasi belanja negara di Provinsi Aceh mencapai 72,6 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar 61,1 persen dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 77,0 persen. (ril/bai)