IST/RAKYAT ACEH Walikota mengawasi pelanggar protokol kesehatan yang memilih sanksi kerja sosial di kawasan Jalan Pocut Baren, tepatnya di traffic light depan Kantor DLHK3 Banda Aceh.

BANDA ACEH (RA)– Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, memimpin apel peluncuran dan pembekalan tim razia penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan covid-19 di halaman balai kota, Selasa (15/9).

Apel tersebut diikuti oleh seluruh anggota tim razia yang terdiri TNI, Polri, Satpol PP/WH, petugas BPBD dan Dishub. Pada kesempatan itu, Aminullah turut menyerahkan secara simbolis peralatan dan perlengkapan razia kepada koordinator tim razia.

Selanjutnya bersama Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Kapolresta Kombes Pol Trisno Riyanto, Dandim 0101/BS Letkol Inf Abduk Razak Rangkuti, dan Ketua MPU Tgk Damanhuri Basyir, walikota memberikan pembekalan kepada seluruh petugas yang akan turun ke lapangan.

Dalam sambutannya, walikota memastikan saat razia pihaknya akan langsung diterapkan sanksi di tempat bagi perorangan berupa denda, kerja sosial, hingga sanksi adat.

“Sementara bagi pemilik usaha dikenakan sanksi berupa denda, penghentian operasional, hingga pencabutan izin usaha. Tapi ingat, petugas di lapangan harus tetap humanis,” katanya.

Menurut Aminullah, razia prokes yang dimulai hari ini di Banda Aceh merupakan momentum gerakan bersama untuk menegakkan aturan yang tertuang dalam Perwal 51.

“Namun kita menyadari jika razia gabungan ini tidak akan bisa menjangkau seluruh wilayah. Oleh sebab itu kita mengharapkan dukungan dari semua pihak.”
Wali kota menargetkan dalam September ini angka penyebaran Covid-19 di Banda Aceh.

bisa turun. “Jika perwal ini dapat berjalan optimal, kami yakin pada Oktober bulan depan Banda Aceh bisa kembali ke zona hijau dari zona merah saat ini,” ucapnya.

Usai apel bersama di balai kota, Aminullah beserta unsur Forkopimda dan tim gabungan langsung terjun ke lokasi razia. Lokasi pertama yang disasar yakni sejumlah warkop padat pengunjung di kawasan Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja.

Pada salah satu warkop, ditemukan ada pelanggaran prokes Covid-19 karena tidak menyediakan tempat cuci tangan yang representatif. Disaksikan langsung oleh walikota dan unsur Forkopimda, petugas langsung mengenakan sanksi di tempat berupa denda Rp250 ribu.

Selanjutnya, tim bergerak ke beberapa instansi pemerintah di Jalan Pocut Baren. Secara simultan, tim gabungan juga menggelar razia di perempatan jalan di kawasan itu tepatnya di traffic light depan Kantor DLHK3 Banda Aceh.

Di lokasi tersebut petugas mendapati masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker. Setelah didata identitasnya, para pelanggar prokes langsung dikenai sanksi. “Mereka boleh memilih sanksinya, denda Rp100 ribu atau kerja sosial,” kata Aminullah di sela-sela razia.

Kebanyakan dari pelanggar pun memilih sanksi kerja sosial. Masing-masing mereka pun diberikan sapu lidi untuk membersihkan area trotoar dan pinggiran jalan dari sampah. (ril/bai)