Calang (RA) – Polemik tapal batas antar kecamatan Teunom dan Panga belum menemukan titik terang dikedua belah pihak walaupun adanya Qanun tentang RTRW Pemerintah Aceh Jaya.

Untuk itu, “kami sampai saat ini masih mengakui pemerintah kabupaten Aceh Jaya yang sah, sehingga setiap aturan yang di terbitkan pemerintah kami hormati dan kami laksanakan, termasuk qanun tentang RTRW Aceh Jaya” Ujar Maimun Panga, Kepada Rakyat Aceh, kamis (17/9).

Maimun Menambahkan, jika kita ungkit sejarah, batas panga teunom sudah bergeser, dari eks kantor TWC ke kebun jabon, untuk wilayah pesisir, juga untuk kawasan arah ke gunung terjadi penyempitan, telah bergeser dari seharusnya di Alue Buya.

“Karena kami taat hukum, maka kami ikhlas dan menerima qanun yang di terbitkan pemerintah yang sah” Ujar Maimun.

Apabila Qanun itu di revisi, tentu pihaknya akan memberikan kesaksian sejarah dan dokumen dokumen otentik guna mendukung keputusan yang objektif. “Jika di revisi qanun, pasti ada mekanismenya, dan kita punya dokumen yang dapat di pelajari oleh Pemkab Aceh Jaya”.

Sementara Ketua DPRK Aceh Jaya Muslem D, Kepada Rakyat Aceh, Meminta Pemerintah untuk mengusulkan revisi Qanun tentang RTRW yang telah dibahas tahun 2009. “jika Qanun tersebut tidak direvisi tentang tapal batas maka berbabagai persoalan tentang batas antara desa akan menjadi rumit baik berkaitan antar kecamatan”. kata Muslem

Terkait kisruh tapal batas Teunom dan Panga, tentu besar harapan kedua belah pihak untuk bersabar tentu segala persoalan memiliki jalan keluar dan solusi dengan dengan duduk bersama dalam bermusyawarah dan mufakat, Tutup Muslem (say)