Rakyat Aceh

MEULABOH (RA) – Bupati Aceh Barat H. Ramli MS, membuka Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting di ruang rapat, Kamis (17/9).

Bupati H. Ramli MS, mengatakan saat ini masih ditengah pandemi Covid-19, dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, Pemkab Aceh Barat melaksanakan Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang tetap diikuti oleh seluruh OPD, Akademisi dan Stakeholder terkait.

Dikatakannya pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tahapan lanjutan dalam penyusunan perubahan RPJM sebagaimana diamanatkan didalam peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana rancangan RPJMD telah memuat rekomendasi dari hasil forum konsultasi publik dan konsultasi rancangan awal perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 ke Provinsi.

H. Ramli MS mengatakan rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Barat akan menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam penyusunan rancangan perubahan Renstra perangkat daerah.

“Untuk itu kepada seluruh OPD kami mengharapkan agar melakukan penyusunan rancangan perubahan Renstra perangkat daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang tertuang dalam rancangan perubahan RPJM sehingga setiap dokumen perencanaan yang disusun memiliki sinkronisasi dan saling mendukung antar satu dokumen dengan dokumen lainnya,” tuturnya.

Selain itu Bupati juga menyampaikan kepada seluruh peserta tetap serius mengikuti acara agar menghasilkan masukan dan sasaran serta kesamaan pandangan tentang tujuan dan sasaran perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, dapat diaplikasikan dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

Lebih lanjut, ia menambahkan dalam menghadapi pandemi dirinya berharap adanya perubahan anggaran ke depan yang diprioritaskan untuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Dinas Pangan Aceh Barat.

“Khusus pendidikan ada sekolah-sekolah yang menerima dana BOS, itu digunakan untuk membeli buku, meskipun saat ini masih daring, buku masih dibutuhkan bagi para siswa” imbuhnya.

Untuk ekonomi kerakyatan, saat ini kita fokus pada gerakan perekonomian keluarga di dalam menghadapi masa pandemi covid-19.

Turut hadir Asisten II Marhaban, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat, sejumlah Kepala SKPK dan Camat lingkup Pemkab Aceh Barat, Rektor UTU dan Pimpinan STAIN TDM. (den/rus)