Mendagri Dorong Pilkada Secara Daring

Mendagri Tito Karnavian. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

Quote Mendagri Tito Karnavian
“Revisi PKPU menjadi penting dan sudah lebih detil. Untuk itu, hal pokok kita bangun tema sentralnya adalah peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan penanganan sosial ekonominya,”

JAKARTA (RA) – Kementerian Dalam Negeri mendorong penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk menyiapkan aturan agar semua kegiatan Pilkada serentak 2020 dilakukan secara daring atau virtual.

Hal ini antara lain guna menghindari kegiatan pengumpulan massa dalam tahapan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember ini.

Demikian ditegaskan Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP membahas tindak lanjut tahapan Pilkada Serentak 2020, Senin (21/9).

“Kita dorong semua kegiatan dilakukan secara daring, secara virtual, menggunakan sarana yang ada, baik aplikasi dengan teknologi, kemudian juga saluran media massa, sosmed, maupun konvensional termasuk jaringan TVRI, RRI yang sudah sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok,” kata Tito Karnavian.

“Ini dapat dimanfaatkan,” imbuhnya menegaskan, di Ruang Komisi II, Senayan, Jakarta. Adapun untuk daerah-daerah yang kesulitan secara teknologi, lanjut Tito, bisa dilakukan rapat terbatas yang bisa menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan seterusnya.

“Dan pengawasannya akan mengikutsertakan para stakeholder penegak hukum,” ucapnya. “Revisi PKPU menjadi penting dan sudah lebih detil. Untuk itu, hal pokok kita bangun tema sentralnya adalah peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan penanganan sosial ekonominya,” imbuh Tito menambahkan.

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyatakan kesiapannya jika aturan soal membolehkan rapat umum hingga gelaran konser ditiadakan.
Selain itu, KPU juga memastikan seluruh rangkaian kampanye Pilkada dilakukan secara daring.

“Tadi disampaikan bahwa rapat-rapat umum atau pertemuan konser ditiadakan, kalau ini menjadi komitmen bersama KPU siap, kalau kemudian memastikan seluruh kampanye dilakukan via daring,” kata Ilham.

“Kami sudah melakukan perumusan perbaikan dalam perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017,” imbuhnya menegaskan.

Ilham menyatakan, masih ada aturan perundang-undangan yang masih memperbolehkan pertemuan-pertemuan tersebut. “Tentu ada konstruksi uu yang masih memperbolehkan pertemuan-pertemuan tersebut dengan menggunakan UU 10/2016,” urainya.

Selain itu, lanjut dia, KPU juga sudah membuat Surat kepasa KPU Kabupaten/Kota hingga Provinsi untuk mensosialisasikan PKPU Nomor 6 dan 10 itu. Dengan catatan, semua pihak dapat bekerjasama untuk membangun komitmen tersebut.

“Surat untuk memastikan seluruh pasangan calon membuat deklarasi pakta integritas pengalamn dari kejadian tanggal 4-6 (September) kemarin dan rapat koordinasi dengan Bawaslu setelah Rapat Kerja. Kita sama-sama berkomitmen memperbaiki data pemilih,” demikian Ilham. (rmol/ra)