BIREUEN (RA) – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bireuen mendesak pihak penegak hukum untuk menyelidiki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBK 2019 Kabupaten Bireuen. Dimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terjadi kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bireuen yang tersandung kasus hukum sebesar Rp 1,3 miliar.

“Kami meminta secara tegas kepada pihak yang berwenang agar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut diusut tuntas,” kata Ketua Umum HMI MPO Cabang Bireuen, Syibran Malasi Idris kepada Rakyat Aceh, Minggu (27/9).

Syibran Malasi Idris menambahkan, pihaknya juga mendesak Bupati Bireuen agar memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bireuen yang tersandung kasus tersebut secara tidak hormat. Perbuatannya telah mencoreng nama baik Kabupaten Bireuen dan menyalahi sumpah jabatan ASN.

“Berhentikan ASN tersebut yang telah terbukti bersalah,” tegasnya.

Terhadap temuan tersebut, Sekdakab Bireuen Ir Zulkifli SP mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan Sidang Majelis Pertimbangan Ganti Rugi.

“Sidang majelis itu akan kita laksanakan dalam waktu dekat,” ujar Sekdakab Bireuen, Ir. Zulkifli SP kepada awak media beberapa hari lalu.

Kelebihan pembayaran itu, ungkapnya, harus dikembalikan ke Kas Negara. Mampu atau tidak, nantinya akan diketahui dalam sidang. Baik sidang lanjutan, terutama sidang majelis.

Saat ditanya, sejak kapan ASN yang tersandungkan hukum (korupsi) itu masih menerima gaji dan tunjangan. “Oh itu sudah tidak ingat lagi saya, tapi pembayaran itu ada untuk tujuh orang,” jawab Zulkifli.

Kelebihan pembayaran itu menurut Zulkifli, ada di SKPK masing-masing. Namun untuk saat ini gaji dan tunjangan tadi sudah dihentikan. “Sudah distop, begitu ada keputusan hukum tetap. Gajinya langsung distop,” terangnya.

Kelebihan pembayaran itu baru diketahui atas temuan BPK RI, pada Buku III. LHP BPK menulis, mekanisme pemberhentian pegawai yang terkena kasus hukum, belum sesuai ketentuan. Sebab, masih terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak semestinya yaitu Rp1,3 miliar lebih. (akh)