Buruh Minta Regulasi Ketenagakerjaan Dijalankan Berdasarkan Qanun

BANDA ACEH (RA) – Sejumlah kalangan buruh di Provinsi Aceh meminta Pemerintah dan DPRA mengoptimalkan pelaksanaan qanun atau peraturan daerah yang mengaturketenagakerja. Hal tersebut didasari karena provinsi Aceh memiliki kekhususan.

Sekretaris Aliansi Buruh Aceh, Habibi Inseun mengatakan, Qanun Ketenagakerjaan merupakan produk
hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang dikenal denganUUPA.

“Perbedaan dalam qanun mengatur secara khusus kearifan lokal seperti yang sudah dijalankan. Setiap memperingati hari besar di Aceh diliburkan. Kemudian tunjangan meugang bagi pekerja di Aceh juga ada kompensasi. Jadi tidak ada yang bermasalah,” kata Habibi dalam pertemuan dengan Komisi V DPRA di Ruang Serba Guna DPR Aceh, Selasa (6/10).

Maka dari itu, Habibi meminta dengan kekhususan dimiliki Aceh, maka regulasi ketenagakerjaan dijalankan berdasarkan qanun tersebut. Sebab menurutnya, jika berpedoman UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI, hanya akan merugikan buruh Aceh.

“UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh dan banyak menghilangkan
hak pekerja. Kami buruh Aceh menolak Undang-Undang Cipta Kerja,” tegas Habibi.Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, mengatakan Qanun Ketenagakerjaan merupakan kekhususan Aceh. Oleh karena itu, DPRA mendorong Pemerintah Aceh mengoptimalkan pelaksanaan qanun tersebut.

“Karena kita bicara konteks Aceh ada UU no 11, kemudian dituangkan dalam bentuk qanun untuk penjabaran teknisnya, maka wajib dijalankan. Saya harap kepada pemerintah Aceh untuk dijalankan, sejak qanun itu disahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Kadisnakermobduk) Aceh, Ir Iskandar Syukri menyebutkan, akan mempelajari terlebih dahulu mana aturan Omnibus law yang bertentangan dengan rakyat Aceh.

“Semua sembilan item. Setahu yang sudah diakomodir ada lima item dan empat item yang belum diakomodir. Maka kita harus teliti dulu. Nanti kami akan duduk dengan DPRA untuk membahas kembali. “ Sebutnya

Iskandar menjelaskan, ada beberapa persoalan yang menjadi catatannya dalam pertemuannya bersama DPRA dan buruh, diantaranya masalah pesangon dan pekerja tidak ada batas.

“Sebenarnya dalam Omnibus law ada batasnya dua tahun, bisa diperpanjang dua tahun lagi. Jadi dalam hal ini masih ada perselisihan ini yang kita luruskan. “tuturnya.

Ia juga manambahkan, akan merevisi Qanun Tenaga Kerja yang dinilai bertentanagn dengan Perpres.

“Harus kita revisi kembali karena tidak sesuai dengan perpres. Selama ini kalau kita terapkan qanun bertentangan dengan Perpers, maka harus direvisi,” jelasnya. (mar/min)