Warga Kecamatan Jaya Kembali Pertanyakan Sertifikat Tanah

Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rajawali, Herman didampingi temannya, Ahmad Lamno.

BANDA ACEH (RA) – Ketua Koperasi Serba Usaha Rajawali Kecamatan Jaya, Herman, kembali mempertanyakan sertifikat tanah yang tak kunjung diberikan kepada 9 desa di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Padahal kata Herman, pengambilan titik kordinat oleh petugas BPN Aceh Jaya yang ditugaskan BPN Aceh sudah dilakukan pada 16 september 2014. Serta persyaratan juga sudah lengkap.

“Setelah mengambil titik koordinat keluarlah SK Bupati Aceh Jaya tentang penetapan calon penerima calon lahan program perkebunan karet. Semuanya ada 1.011 berkas dari Sembilan gampong yang akan menerima sertifikat tanah itu,” jelas Herman, saat berkunjung ke kantor Rakyat Aceh di Banda Aceh, Selasa (6/10) lalu.

Herman menyampaikan, Kepala Kanwil BPN Aceh, saat dijabat Saiful, pernah menyampaikan tidak ada pembebasan lahan. Ia juga menyampaikan itu sebagai lahan produksi.

Padahal, surat pembebasan lahan sudah dikeluarkan, dengan Nomor 525/409/2014, tentang Rekomendasi Penetapan Areal, tertanggal Calang, 11 September 2014, yang ditujukan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) atas Nama Rajawali.

Surat ini ditandatangi Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya, Saiful Bahri.
Areal yang diusung KSU Rajawali berada di luar kawasan hutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tiba tiba pada oktober 2019 pihak kanwil BPN Aceh, mengeluarkan hanya 113 sertifikat areal yang sama.

“Padahal yang diusulkan sebanyak 1.511 berkas. Kenapa yang dikeluarkan hanya 113, yang lain kemana,” ungkapnya.

Ia mengatakan, masyarakat 9 desa sudah menanyakan perihal sertifkat yang dijanjikan itu, bahkan sudah ada berasumsi macam-macam, ada yang mengatakan bahwa Ketua KSU Rajawali telah menjual atau menggelapkan sertifikatr tersebut.

“Sehingga dalam hal ini pihak koperasi merasa dirugikan karena hilangnya kepercayaan dari masyarakat,” jelasnya.

Ia meminta kepada pemerintah setempat, Kanwil BPN Aceh, BPN Aceh Jaya untuk mencari solusi terkait persoalan ini, jangan sampai muncul polemik di tengah masyarakat dengan program ini yang dapat mengakibatkan terjadinya pergesekan sosial.

Dikatakanya, sertifikat tanah lahan warga yang masuk dalam program kegiatan redistribusi Tanah Objek Landeform (TOL) Aceh Jaya. Sehingga sampai saat ini belum ada kepastian kapan semua sertifikat tersebut diterima warga. Sebab, sejak tahun 2015, tanggal 29 Oktober.

Dengan luas yang kepada petani/lahan berdasarkan SK Bupati Aceh Jaya Nomor 368 Tahun 2015 tanggal 29 Oktober. Dengan luas yang ditetapkan seluas 5000 ha yang terletak di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. (mar/rus).