Usulan Ditolak, Mahasiswa Janji Kembali Kepung Gedung DPRK Bireuen Senin Depan

BIREUEN (RA) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Almuslim menyerbu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Kamis (8/10). Kedatangan mereka untuk menolak dan menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa hari lalu segera dicabut.

Demonstrasi yang digelar ratusan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi lingkungan Kabupaten Bireuen ini berakhir tanpa adanya kesepakatan penandanganan petisi.

Mahasiswa merasa kecewa karena usulan yang disampaiakan tidak di indahkan pihak DPRK Bireuen. Padahal, mereka tidak mengenal lelah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di bawah terik matahari, bahkan lapar dan dahaga tidak dipedulikan demi tercapainya tujuan dari beberapa tuntutan.

Koordinator Lapangan, Yogaswara setelah aksi berlangsung kepada Rakyat Aceh menyebutkan, hasil pertemuan dengan Ketua DPRK Bireuen tidak ada keputusan yang konkret, mereka terkesan mengulur-ulur waktu.

“Senin depan, kami bersama kawan-kawan mahasiswa berjanji akan kembali lagi ke gedung perwakilan rakyat ini dengan massa yang lebih banyak,” ujarnya.

Sedangkan untuk petisi yang disiapkan mahasiswa, sebut Yogas, belum dapat disampaikan ke publik, dikarenakan tidak ada sama sekali pembacaan petisi. Saat sudah ada ketuk palu atau sudah ada keputusan memberitakan, baru kami baca petisi.

Sementara Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.,Sos., didampingi beberapa anggota DPRK saat bertemu mahasiswa diantaranya mengatakan, Perpu Cipta Kerja itu bukan produk Dewan Bireuen, tapi ini produk dari Pemerintah Pusat.

“Kami mendukung dan komit atas gerakan mahasiswa menolak UU Omnibus Law. Namun, kita di Aceh juga memiliki undang-undang sendiri yaitu UUPA,” ujarnya.

Terkait dengan belum ada kesepakatan penandatanganan petisi seperti yang diharapkan mahasiswa, dikatakan Rusyidi, untuk pertemuan awal sudah meminta 40 orang perwakilan mahasiswa bertemu diruangan rapat, sebab tidak dapat menampung semuanya. Sedangkan untuk mengelar sidang paripurna ada aturannya, tidak boleh sembarangan dilakukan.

Baca Juga...  Gubernur Aceh Terima Anugerah BAZNAS Award 2022

Sementara itu, Mukhlis Rama selaku anggota DPRK Bireuen dalam pertemuan dengan mahasiswa menjelaskan, jika hari ini waktu tidak memungkinkan lagi, masih ada hari esok ditindaklanjuti. Untuk substansi lebih dalam, kita tidak membahas karena petisi belum sempat diserahkan.

“RUU Omnibus Law ini secara luas belum begitu tersosialisasi, pro dan kontranya kita belum menganalisis secara mendalam. Jadi, mungkin secara garis besar, ada hal-hal yang dianggap atau disinyalir merugikan para pekerja,” ujar Mukhlis Rama.

Aksi penolakan UU Omnibus law ini bukan saja digelar di Bireuen, tetapi secara masif di berbagai daerah lain. (akh)