Kadis DPMG-PKB Bireuen Minta Keuchik Pertanggungjawabkan DD Tepat Waktu

BIREUEN (RA) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMG-PKB) Bireuen, Mulyadi, SH meminta kepada seluruh Keuchik di lingkungan Kabupaten Bireuen agar melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dana Desa (DD) tepat waktu.

“Pedoman pengelolaan keuangan desa yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) Bireuen Nomor 1 Tahun 2019, Kepala Desa (Kades) diharapkan melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran desa secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Kadis DPMG-PKB Bireuen, Mulyadi SH kepada Rakyat Aceh, Selasa (13/10).

Mulyadi menyebutkan, setiap penggunaan anggaran Dana Desa (DD), baik itu digunakan untuk pembangunan fisik, pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta pelaksanaan belanja tidak terduga seperti beli masker, yang awalnya tidak diprogramkan namun tiba-tiba dibutuhkan sesuai keperluan masyarakat, maka harus di pertanggungjawabkan secara transparan dan tertib.

“Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada akhirnya proses pertangungjawaban penggunaan anggaran Desa,” sebut Kadis DPMG Bireuen ini.

Kini, katanya, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertangungjawabkan. Ini merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa, harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari sampai dengan tangga 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut.

“Masih terdapat beberapa permasalahan dalam hal pertanggungjawaban pengunaan dana alokasi desa. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan tersebut yang belum dapat dipahami sepenuhnya oleh aparat pengelola keuangan. Mekanisme penggunaan alokasi dana desa yang belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kadang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan,” kata Mulyadi, SH. (akh)