BIREUEN (RA) – Anggota Komisi 1 DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Aceh, Zulkarnaini mendukung penyertaan modal ke BUMD oleh PT Pembangunan Aceh melalui anak usahanya PT Pema Global Energi (PGE), dan Pemkab Bireuen siap menyediakan penyertaan modal untuk keikutsertaan terkait pengelolaan Blok B selama PT PGE menunjukkan kinerja yang baik dan transparansi dalam pengelolaanya.

Hal ini disampaikan Zulkarnaini atau akrab disapa Zoel Sopan kepada Rakyat Aceh, Jumat (16/10) menanggapi terkait sejumlah daerah yang meminta penyertaan saham pengelolaan Blok B ke Pemerintah Aceh.

“Kami di Kabupaten Bireuen pasti akan mendukung dan meminta keikutsertaan penyertaan modal ke PT PGE terkait pengelolaan Blok B,” ujar Zulkarnaini.

Zoel Sopan menambahkan, selaku anggota Komisi 1 DPRK Bireuen, kami sudah membangun komunikasi dengan Bupati Bireuen dan beliau sangat sepakat untuk melakukan penyertaan modal ke PT PGE. Namun yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh PEMA bagaimana bisnis plan dan master planya dalam hal pelaksanaan pengelolaan Blok B tersebut.

Dirinya juga mengakui sudah berkoordinasi dengan pihak DPRA, ternyata sampai dengan saat ini pengelolaan Blok B tersebut belum berkontribusi positif selama pengelolaan oleh Pertamina Hulu Energi ( PHE ) kepada masyarakat Aceh. Belajar dari hal tersebut, nantinya PT PGE harus lebih baik dari perusahaan sebelumnya.

Mantan Aktivis dan wartawan tersebut juga meminta Pemerintah Aceh adil dan memberikan porsi yang layak untuk daerah dalam pengelolaan Blok B, ia juga mendukung daerah-daerah lain di Aceh untuk memiliki saham dari PT PGE tersebut.

Selain itu, Zoel Sopan meminta Pemerintah Aceh segera bersikap dan menyiapkan regulasi terkait permintaan pembagian saham oleh sejumlah daerah di Aceh.

“Kita minta Pemerintah Aceh segera merespon permintaan sejumlah daerah, ini juga dapat membantu meringankan beban Pemerintah Aceh dalam pengelolaan Blok B, serta tidak jatuh ke pihak swasta,” sebutnya.

Pemerintah Aceh melalui BPMA juga diminta untuk meyampaikan ke publik sejauhmana sudah persiapan eksploitasi Blok B tersebut. Jika jelas, semua daerah di Aceh berkeinginan menyertakan modal untuk kepemilikan saham Blok B.

Anggota Dewan ini juga mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak mudah dirayu oleh pihak swasta terkait kepemilikan saham Blok B, karena pihak swasta punya kepentingan murni bisnis demi meraup keuntungan pribadi. Perlu dipahami, pengelolaan Migas di Aceh yang tidak baik menjadi cikal bakal konflik yang pernah terjadi di Aceh. saat ini, kita sedang menjaga perdamaain Aceh dan semua pihak mengharapkannya.

“Kalau Kabupaten/Kota memiliki saham bisa menggunakan instrumen BUMD, jadi uangnya masuk ke Pemda yang nantinya harus bertanggung jawab ke publik.” pungkas Zoel Sopan (akh).