Terima Kunjungan Komisi Il DPR RI, Dinas Pertanahan Aceh Sampaikan Berbagai Persoalan

Banda Aceh (RA) – Dinas pertanahan Aceh bersama Komisi II DPR RI M Nasir Djamil melakukan video conference yang dikut dinas pertanahan kabupaten/kota.

Dihadapan Nasir Djamil, Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Dr. Edi Yandra, S.SSTP, M.SP menyampaikan berbagai persoalan dan kendala yang sering dihadapi. Ia mengatakan, hampir rata-rata persoalan konflik pertanahan adalah perusahan dengan masyarakat. Namun sebutnya Konflik di masyarakat sudah sering dimediasi oleh dinas pertanahan yang ada di kabupaten/kota.

“Kalau kita merujuk pada UU 23 tahun 2014 pemerintah daerah. Salah satu kewenangan pertanahan Aceh ialah menyelesaikan konflik pertanahan yaitu garapan. Dimana tanah garapan belum terdaftar dan besertifikat. Dalam ketentuan UUD 23 domaian badan pertanahan Nasional. Namun retorika yg terjadi kabupaten /kota kembali ke pemerintah daerah. “jelasnya, Selasa (19/10).

Kemudian Edi Yandra menyebutkan, tanah yang tidak bertifikat di Aceh mencapai 4,2 juta. sedangkan tahun 2018 kuotanya untuk Aceh tidak lebih 100 ribu Persil.

Selain itu, menyangkut pemberian kepada mantan Kombatan, yang juga masih kendala dihadapi. Sehingga tidak terlepas kewenangan yang dimiliki BPN kota dan provinsi mengalami hambatan.

“Tugas dari kanwil 4,2 juta bisa di data dan masuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). karena Itu juga menjadi target BPN sendiri, di tahun 2024 selesai. “tuturnya.

Lebih lanjut, Edi Yandra juga mengungkapkan, pengalihan Kanwil BPN ke Badan Pertanahan Aceh belum terlaksana sampai saat ini. Maka dari itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR dan KL, DPR RI, DPD RI untuk percepatan pengalihan

“Pelaksanaan Perpres 23 tahun 2015 tentang pengalihan Kanwil BPN/Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi Badan Pertanahan Aceh belum dilakukan.
Kami berharap Perpres 23 tahun 2015 bisa diimplementasi segera, “ujarnya

Baca Juga...  BNNP Aceh Jalin Kerjasama BI Aceh

Sementara itu, Komisi II DPR RI M Nasir Djamil, menilai dalam perjalanannya persoalan tanah sering terjadi tarik menarik. Terlepas dari pro-kontra, Nasir berharap kemeterian segera membentuk pengalihan sebagai khususan Aceh. Sebagaiman kewenangan yang di atur Dalam UU pemrintah Aceh .

“Oleh karena itu, saya menerima masukan, dan memang tentu saja, kita harus bekerja sama.saya terima kasih atas masukan dan tugas saya mendesak kementerian untuk segera membentuk tim pengalihan, ujarnya. (mar)