YLBH AKA Mendesak Pemda, Segera Merelisasi Lahan Kombatan Eks Gam Aceh Jaya

Calang (RA) – YLBH-AKA distrik Aceh Jaya meminta Pemerintah Daerah untuk serius dalam mewujudkan lahan bagi korban konflik Eks Gam dan Napol, Tapol di Aceh Jaya, Kamis (22/10).

Hal tersebut dikatakan, Kepada Rakyat Aceh, dikemukakan, Direktur eksekutif Rahmat Fuadi, bahwa hal ini harus ditangani dengan extra serius dan tidak boleh dianggap sepele apalagi bila mengingat bagaimana perjuangan kombatan, Tapol-napol dahulu, disudut pandang lain hal ini adalah suatu penghargaan bagi perjuangan mereka termasuk bagi korban konflik.

Ia, menambahkan, baik eksekutif bersama legislatif telah menyetui dan menyepakati program ini untuk dimasukkan kedalam APBK-P yang telah disahkan senilai 3 Miliyar. Sehingga dalam pelaksanaan nya program tersebut terkendala.

Dalam hal ini, terkait masalah pinjam pakai hutan dikarenakan berlokasi tepat pada hutan produksi, selain itu ada sebagian masih atas izin HPH ( hak pengusahaan hutan) PT Aceh Inti Timber yang akan berakhir di 2049, sebagaimana diungkapkan oleh ketua DPRK Aceh Jaya.

Sebelumnya memang ketua DPRK telah mendesak agar plt Gebernur supaya menyikapi hal ini dan meminta dukungan dari komisi II DPR RI M.Nasir Jamil. “tentu dengan adanya berita tersebut kami melihat adanya kejanggalan ketidak jelasan terkait lahan Kombatan maupun bagi korban konflik dan napol, tapol, Katanya

Dirinya Menambahkan, jika sebagian masih atas izin HPH maka kenapa pemda hanya berfukos pada lahan yang masih punya izin, sesuai dengan qanun RTRW no 09 tahun 2014 tentang Tata ruang wilayah kabupaten Aceh Jaya, jika kita lihat pada paragraf 2 tentang kawasan peruntukan pada pasal 31, memiliki 47,473,54 Ha lahan kering, 3,890,83 Ha, (Lp2b),hortikultura 7,539,89 Ha dan perkebun 28.018,96 dan perkebunan rakyat 15,395,90 Ha.

kami juga merasa sangat tidak perlu mendesak plt gubernur untuk merealisasikan peruntukan lahan dikarnakan hal ini bisa diambil kebijakan langsung oleh Bupati Aceh Jaya sebagai pemangku kebijakan sesuai Qanun tentang RTRW.

kami sangat berharab hal ini bisa diwujudkan secepatnya sehingga tidak perlu menunggu habisnya HPH (hak pengusahaan hutan) PT Aceh Inti Timber yang berakhir di 2049

Harapan, kita bersama program ini untuk agar tetap berjalan segera mungkin, agar para kombatan yang belum menikmati buah perdamaian akan mersakan nya dalam mendongkrak perekonomian keluarga . (say)