Calang (RA) – Gerakan Aceh Jaya Serukan Keadilan (GASKAN) kecam sikap Kadis Pendidikan Aceh Jaya yang mengancam pemecatan dan mutasi terhadap Keluarga Peserta Aksi yang ikut turun bergabung dalam menyuarakan aspirasi terkait penolakan RUU Omnibuslaw beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan koordinator Aksi GASKAN, Candra B Gunawan dalam keterangannya kepada media, Minggu (25/10) mengatakan pihaknya sangat menyesalkan tindakan dugaan pengancaman yang dilakukan oleh kadispen di Aceh Jaya tersebut seperti yang sedang ramai diperbincangkan saat ini.

“kami menilai tindakan yang dilakukan oleh kadispen tersebut tidaklah etis dan telah mencederai nilai-nilai demokrasi kita dalam hak kebebasan menyampaikan pendapat dimuka publik”, Jelasnya.

Kemudian, ia juga menilai tindakan yang dilakukan oleh kadis tersebut merupakan sikap arogansi sebagai atasan yang seharusnya tak perlu untuk dipertontonkan. Apalagi dalam kondisi negara kita menganut sistem demokrasi, jadi jelas disitu hak untuk menyampaikan pendapat diruang publik dilindungi oleh undang-undang.

“Kejadian tersebut bermula saat selesai melaksanakan unjuk rasa pada tanggal 15 oktober 2020 lalu, dengan petisi yang diserahkan kepada DPRK setempat. Namun pada tanggal 21 Oktober 2020 ada beberapa dari keluarga peserta unjuk rasa dipanggil ke dinas pendidikan Aceh Jaya menghadap Kadis untuk ditegur dan disampaikan akan memutuskan kerja sebagai pegawai kontrak dan yang PNS akan dimutasi”, Ungkap Candra.

Seperti yang diberitakan oleh beberapa media sebelumnya, aksi damai Gerakan Aceh Jaya Serukan Keadilan terkait pengesahan UU Omnibu Law yang telah disahkan oleh DPR-RI melalui sidang paripurna pada 05 Oktober 2020. Gerakan Aceh Jaya Serukan Keadilan yang disingkat dengan GASKAN membaca dua petisi yang satu untuk DPRK Aceh Jaya dengan poin diantaranya, Menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menuntut DPR-RI untuk mencabut UU Omnibus Law, Mendesak Presiden Untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) untuk mencabut Omnibus Law, Mendesak Forum Besar (FORBES) DPD dan DPR-RI asal aceh untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU).

Selanjutnya, Menolak tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepada massa unjuk rasa UU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta agar teman-teman mahasiswa, OKP, LSM, adik-adik pelajar dan masyarakat untuk dibebaskan tampa syarat, Selama UU Omnibus Law belun dicabut maka tidak akan melepas spanduk maklumat bersama didepan kantor DPRK Aceh Jaya apabila UU Omnibus Law belun dicabut.

Tak Hanya itu, ada satu point lagi untuk DPRK Aceh Jaya diantaranya, Tidak Membahas dan menyetujui penyusunan qanun tentang izin penggalian Batubara di Kabupaten Aceh Jaya, Katanya

Selain itu salah seorang peserta aksi Ema Yurlinasari, memang kondisi tersebut terjadi kepada sejumlah keluarga peserta saat setelah melakukan Demo penolakan UU Cipta kerja yang sempat dilaksanakan secara damai. (say)