ACEH TAMIANG (RA) – Selama masih dalam kondisi zona merah COVID-19, Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan surat edaran dan Perbub, untuk sementara menghentikan semua bentuk pesta hajatan.

Keputusan tersebut diambil setelah sebelumnya dilakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Forkopimda dan unsur terkait di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Senin kemarin (26/10).

Rakor tersebut, langsung dipimpinan Bupati Aceh Tamiang, H.Mursil selaku ketua Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19, sebagai upaya dan langkah pencegahan pasca ditetapkannya Kabupaten Aceh Tamiang dalam kondisi zona merah Covid-19.

Bupati Aceh Tamiang dalam rakor tersebut menyampaikan, saat ini Aceh Tamiang merupakan wilayah yang sangat rawan dan riskan dalam penyebaran COVID-19.

“Saat ini kita bukan lagi membahas dari satu sektor saja, tetapi kita harus berbicara dari berbagai sektor sebagai imbas dari COVID-19”, kata Bupati Mursil
Yang sangat merisaukan hati, katanya, terkait kumpulan dan kerumunan orang yang tidak terkendali ketika berlangsungnya Pesta.

“Sekarang ini orang seperti merasa tidak ada lagi COVID-19, padahal di Tamiang sudah membentuk kluster tersendiri akibat dari melonjaknya kasus COVID-19”, ungkapnya

Menurut Bupati Mursil, pesta hajatan yang dilaksanakan masyarakat di Aceh Tamiang sudah sangat tidak terkendali, meski referensi dari Surat Gubernur memperbolehkan pelaksanaan pesta hajatan dengan ketentuan kapasitas tamu yang hadir sebanyak 50 persen, namun sudah tidak bisa dilakukan lagi.

Untuk itu langkah dan tindakan yang harus diambil, memberhentikan sementara pelaksanaan pesta atau hajatan selama Aceh Tamiang masih dalam Kondisi Zona Merah yaitu, dengan menyiapkan surat edaran yang merujuk pada Intruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Bupati (Pergub), terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan, tentang permberhentian sementara pelaksanaan Pesta Hajatan selama kondisi Tamiang dalam zona merah.

Selain menyiapkan surat edaran tentang Protokol Kesehatan di Masjid, surat edaran tersebut juga diberikan kepada pemilik kafe dan warung makan agar melaksanakan Protokol Kesehatan.

“Kalau ditanya ke Saya, hati nurani Saya sebenarnya tidak mau jika ibadah di Masjid pun kita harus menjaga jarak. Namun mengingat kondisi Aceh Tamiang yang sudah sangat mengkhawatirkan akibat wabah COVID-19, namun selaku Kepala Daerah saya harus melaksanakan kebijakan tersebut,” kata Mursil. (urd)