Aceh Utara Harus jadi Operator Kelola Migas Blok B

FOTO BERSAMA - Koalisi Ormas Peduli Blok B Aceh Utara, berpose bersama Komisi III DPRK Aceh Utara, usai melakukan pertemuan pada Senin (26/10) kemarin. FOR RAKYAT ACEH.

ACEH UTARA (RA) – Kabupaten Aceh Utara, harus menjadi operator untuk mengelola Minyak dan Gas (Migas) yang berada di Blok B. Dimana, Pertamina Hulu Energi (PHE) yang merupakan anak perusahaan Pertamina, masa kontrak kerjanya akan segera berakhir.

Untuk kelanjutan pengelolaan minyak dan gas itu, Pemerintah Pusat telah memberikan kewewengan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelolanya bersama Pemkab Aceh Utara.

Namun, Pemerintah Aceh sepertinya tidak melibatkan Aceh Utara dalam pengelolaan Migas Blok B tersebut.

Malahnya, Pemerintah Aceh melalui PT Pembangunan Aceh (PEMA) hanya mengadeng PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Lhokseumawe. Padahal, Aceh Utara memilik Perusahaan Daerah Pase Energi (PDPE) yang layak untuk ikutserta mengelola Blok B yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

“Jadi atas dasar itulah kami perwakilan puluhan organisasi masyarakat (Ormas) Aceh Utara mendatangi gedung DPRK Aceh Utara pada Senin 26 Oktober lalu untuk mempertanyakan apa yang terjadi dengan Aceh Utara, hingga tidak terlibat mengelola Blok B,”ungkap Koordinator Koalisi Ormas Peduli Blok B, Mukhtaruddin kepada awak media kemarin.

Ia mengatakan, Aceh Utara termasuk daerah penghasil dan harus terlibat menjadi operator untuk mengelola Blok B tersebut. Kedatangan 52 pimpinan ormas yang tergabung dalam Koalisi Ormas Peduli Blok B Aceh Utara ke gedung DPRK, karena merasa terpanggil dan tidak ada kepentingan apapun.

“Kehadiran kita hanya suatu keinginan yang sangat besar yaitu menjaga marwah Aceh Utara dan Migas Blok B milik masyarakat Aceh Utara,”katanya. Dalam pertemuan yang diterima oleh Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, Koalisi Ormas Peduli Blok B Aceh Utara, menyatakan sikap diantaranya. (1). Kami mendukung penuh pengelolaan Migas Aceh oleh Pemerintah Aceh sesuai amanah MoU Helsinki. (2). Kami mendukung penuh pengelolaan Migas Blok B oleh Pemerintah Aceh dengan melibatkan Aceh Utara secara maksimal baik sebagai operator, kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Aceh Utara atau Pengelolaan penuh Blok B oleh Aceh Utara.

(3). Kami rakyat Aceh Utara menyambut baik pengelolaan Migas Blok B keinginan Pemerintah Pusat melempahkan kewenangan pengelolaan Migas Aceh oleh Pemerintah Aceh. (4). Kami menyatakan segera mungkin Bapak Gubernur Aceh dan Tim Migas Aceh Utara melakukan langkah-langkah kongkrit dalam persiapan pengelolaan Migas Blok B mengingat PT. Pertamina Hulu Energi PHE berakhir masa kontraknya bulan November 2020. (5). Kami sangat mengharapkan pengelolaan Migas Blok B oleh Aceh Utara.

Sementara Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, menyambut baik kehadiran para pimpinan perwakilan ormas di Aceh Utara. “Dalam pertemuan audensi itu kami juga menjelaskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Komisi III DPRK Aceh Utara untuk mengelola Blok B,”katanya.

Menurut Razali Abu yang juga politisi Partai Aceh ini, selama ini pihaknya sudah pernah menjumpai Plt Gubernur Aceh, PEMA, BPMA dan termasuk DPR Aceh terkait kelanjutan dalam pengelolaan Blok B dengan melibatkan Aceh Utara. “Memang kita merasa kecewa dengan Plt Gubernur Aceh dan PEMA, karena dalam perjalanan waktu Aceh Utara atau PDPE tidak terlibat dalam pengelolaan Blok B tersebut. (arm/ra)