Ini Bukti H. Ramli MS Mampu Menyelami Mimpi Keluarga THL Aceh Barat

Meulaboh – Bupati Aceh Barat H. Ramli MS memperlihatkan komitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, berlaku sejak Tahun 2021 mendatang.

Buktinya, ia telah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Tenaga Harian Lepas di di lingkup Pemkab Aceh Barat.

Komitmen ini diucapkan Bupati Aceh Barat H. Ramli MS, saat memimpin rapat lanjutan bersama BPJS Ketenagakerjaan, dengan topik pembahasan kerjasama operasional implementasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kamis (5/11).

H. Ramli MS menginginkan, seluruh THL di lingkungan Pemkab Aceh Barat harus terdaftar kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan karena dinilai dapat memberikan banyak keuntungan, salah satunya jika ada terjadi kecelakaan kerja dan meninggal dunia, maka peserta akan memperoleh santunan yang layak.

“Semua THL di Lingkup Pemkab Aceh Barat sangat bagus terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan ini. Saya lihat banyak manfaatnya,” terangnya.

Apalagi, sambung H. Ramli MS, selama masa pendemi Covid-19, banyak anggaran daerah yang dipotong demi program penanganannya. Meskipun demikian, ia mengatakan, akan tetap mengusahakan seluruh biaya iuran BPJS Ketenaga kerjaan THL dapat dibebankan melalui APBK, agar tidak terlalu memberatkan keuangan daerah.

“Kita usahakan iuran perbulannya dibebankan pada APBK, sehingga gaji THL tidak dipotong sepeser pun untuk iuran ini,” kajian H. Ramli MS,

Jika hasil kalkulasi anggaran masih kurang mencukupi, ia menyarankan agar mengutamakan menampung THL yang berada di SKPK memilki resiko kerja tinggi. “Kalau THL di RSUD Cut Nyak Dhien, mereka memiliki pembiayaan sendiri,” sebutnya.

Merespon program demikian, Asisten III Setdakab Aceh Barat Edy Djuanda, M. Si mengatakan, akan menyusun format demi menyesuaikan keinginan kebajikan kepala daerah.

“Terpenting, kami kaji mendetail kemampuan daerah agar THL dapat didaftarkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan,” ucapnya.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh, Safaruddin, menyebutkan SKPK yang telah mendaftarkan kepesertaan THL, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Aceh Barat. Sedangkan untuk seluruh aparatur desa di Aceh Barat, mulai terdaftar sejak tahun 2018.

Safaruddin berharap SKPK lainnya, dapat mendaftarkan THL agar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan karena manfaatnya yang sangat banyak.

“Kalau sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi kecelakaan kerja berhak di rawat pada ruang kelas satu rumah sakit, dan kalau ada kematian, santunan akan cair selama 7 hari, jika berkas sudah lengkap” detilnya.

Sebagi bukti, tambah Safaruddin ia memperlihatkan realisasi pemberian santunan kematian Rp 42 juta kapada ahli waris Almarhum Sarkiat, seorang THL pada Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu.

Secara pribadi, Safaruddin sangat mengakui mental kepemimpinan H. Ramli MS yang tergolong sangat memperhatikan pemenuhan hak pekerja yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

“Sampai- sampai beliu (H. Ramli MS) mencetuskan Perbup Nomor 34 dan Nomor 35 Tahun 2020 demi adanya sebuah harapan jelas bagi keluarga THL,” tutup Safaruddin.(den)