Bireuen Masih Zona Merah, Kadinkes Diminta Mengundurkan Diri

BIREUEN (RA) – Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Nasional kembali merilis Peta Zonasi Risiko Covid-19 berbasis data epidemiologis per 1 November 2020. Hasilnya, Kabupaten Bireuen dan Aceh Singkil ditetapkan sebagai Zona Merah Covid-19 di Aceh. Sedangkan 21 daerah kabupaten dan kota lainnya merupakan zona oranye.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani yang akrab disapa SAG menyampaikan perkembangan pandemi Covid-19 di Aceh tersebut kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (5/11).

“Peta Zonasi Risiko Covid-19 baru tampil di laman covid19.go.id/peta-risiko hari ini dan langsung kita rilis agar semua pihak mengetahui tingkat risiko penularan Covid-19 di setiap kabupaten/kota,” tutur SAG.

Berdasarkan zonasi warna Minggu lalu periode 27 Oktober – 4 November 2020, Kabupaten Aceh Singkil masih zona oranye. Tiga kabupaten yang dinyatakan zona merah yaitu, Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara. Kini, Pidie Jaya dan Aceh Utara sudah berhasil membebaskan diri dari zona merah dan menjadi zona oranye. Sedangkan Bireuen tetap zona merah seperti dua Minggu sebelumnya.

Terkait rilis Peta Zonasi Risiko Covid-19 berbasis data epidemiologis per 1 November 2020, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang Bireuen, Syibran Malasi angkat bicara. Ia mempertanyakan keseriusan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dalam menangani permasalahan Covid-19 di Kabupaten Bireuen.

“Peta Zonasi Risiko Covid-19 menjadi bukti bahwa Dinas Kesehatan Bireuen tidak serius dalam penanganan Covid-19. Data sebelumnya, Dua kabupaten berubah status dari zona merah menjadi oranye, kenapa Bireuen masih zona merah, kondisi seperti ini menjadi acuan kinerja pemerintah tidak maksimal,” ujar Syibran Malasi kepada Rakyat Aceh, Jumat (6/11).

Aktivis Bireuen ini menegaskan, jika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen tidak bisa mengatasi permasalahan ini, lebih baik mengundurkan diri saja.

“Mundur itu bukan merupakan aib bagi seorang publik figur. Banyak kok diluar sana yang mengambil sikap mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak sanggup mengatasi permasalahan Covid-19,” katanya.

Jika Kadinkes sayang kepada masyarakat, sebut Syibran, lebih baik mengundurkan diri saja. Karena masyarakat kabupaten Bireuen perlu sosok yang bisa bekerja secara cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah Covid-19.

“Sampai hari ini, kami tidak melihat sesuatu langkah serius yang dilakukan oleh Pemkab Bireuen untuk menangani permasalahan Covid-19. Padahal beberapa bulan yang lalu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bireuen. Pertanyaannya, sejauh mana realisasi Perbup tersebut. Covid-19 ini tidak bisa diatasi dengan kegiatan-kegiatan serimonial saja, keseriusan Pemerintah sangat diperlukan demi menyelesaikan permasalahan ini. Penerapan pencegahan virus Corona tidak hanya diberlakukan kepada kalangan masyarakat bawah saja, melainkan juga diberlakukan untuk para pejabat Negara,” tegas Ketua HMI MPO Bireuen.

Hingga berita ini ditayangkan, media ini sudah mencoba menghubungi dr Irwan A Gani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen beberapa kali, namun tidak ada jawaban dari publik figur ini. Pesan WhatsApp yang sudah dilayangkanpun, hingga kini belum ada balasan. (akh)