Hutan Negara untuk Kesejahteraan Desa

Asisten II Abdul Muis menerima kunjungan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh Mahyuddin, di ruang Setdakab setempat, Kamis (5/11). MASHURI/RAKYAT ACEH

REDELONG (RA) – sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Permen LHK No. P.83 Tentang Perhutanan Sosial atau hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bener Meriah, Abdul Muis, menerima kunjungan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh, Mahyuddin, di ruang Setdakab setempat, Kamis (5/11).

Sebutnya, sebagian besar masyarakatnya petani diwilayah kabupaten sudah barang tentu sesuai dengan tupoksinya terkait dengan pengelolaan hutan produksi. “Kegiatan yang kita lakukan kemarin yaitu rakor TKPD disalah satu hotel di Simpang Tiga, beliau juga memberikan masukan yang cukup berguna untuk kemajuan Kabupaten Bener Meriah,” ujarnya,

Ia menambahkan, menyangkut dengan Tusam Hutani Lestari (THL) sekarang ini masih dalam adendum. ”Apa yang menjadi tugas kita selaku pemerintah daerah secara regulasi tentu akan kita ikuti, sementara dari pihak BPHP Aceh sangat mendukung dan memberikan jalan terbaik untuk kemajuan, perkembangan dan kemakmuran Kabupaten Bener Meriah,” katanya.

Untuk itu, mewakili pemerintah daerah, Asisten II Abdul Muis mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh yang menyempatkan diri ditengah-tengah kesibukan untuk datang ke Bener Meriah.

“Inilah bentuk kepedulian beliau terhadap Gayo khususnya Bener Meriah yang kebetulan beliau juga seorang putera Gayo,” ungkap Abdul Muis. (uri/bai)