Gaji Keuchik Terancam Dipangkas, Ketua Komisi I DPRK Bireuen Kecam Keras Kebijakan Pemkab

BIREUEN (RA) – Rencana pengurangan jerih aparatur desa di seluruh Kabupaten Bireuen yang akan diberlakukan sejak Januari tahun 2021, tuai kritikan dan kecaman keras dari berbagai kalangan masyarakat.
Mendengan polemik tersebut, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Yufaidir SE angkat bicara. Beliau melontarkan komentar pedas terkait kebijakan Pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Bireuen diminta tidak gegabah dan sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan. Memangkas jerih aparatur gampong yang berjumlah 5 ribu orang lebih dapat mengorbankan rakyat di pedesaan. Dia berharap pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), benar-benar sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Wacana pengurangan jerih perangkat desa yang ditetapkan mulai TA 2021, dengan dalih DAU tambahan SILTAP tidak ditransfer lagi ke daerah, dinilai sebagai alasan tidak rasional dan terkesan mengada-ngada,” ujar Ketua Komisi I DPRK Bireuen, Yufaidir SE kepada Rakyat Aceh, Senin (9/11).
Menurut mantan Keuchik Blang Seupeng itu, meskipun kebutuhan TA 2021 cukup besar, seperti belanja rutin, anggaran pelaksanaan pilkada serta berbagai kebutuhan lainnya. Namun, jerih aparatur desa harus tetap dibayar sesuai PP Nomor 11 tahun 2019.
“Jika pengurangan jerih para keuchik terealisasi tahun depan, ini dapat mencerminkan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Walaupun dengan dalih transfer DAU tidak cukup,” ungkap Dewan muda ini.
Aparatur desa, sebut Yufaidir, merupakan ujung tombak pemerintahan di pedesaan. Jadi patut diperhatikan dengan serius. Karena tanpa mereka, pemerintah daerah tidak ada apa-apanya.
“Bupati Bireuen kita harap jangan mengambil kebijakan bodoh dalam mengatasi polemik tersebut,” tegas Kader Partai Aceh itu. (akh)