BST Tak Diambil akan Dikembalikan ke Kas Negara

Harianrakyataceh.com – Dana bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat penyebaran wabah virus corona, disalurkan per bulan untuk pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.

Jika penerima tidak mengambil dalam rentang waktu tertentu, maka dana tersebut segera hangus dan dikembalikan ke kas negara.

“Karena sistem dan jenis penyaluran bantuannya per bulan dan tidak bisa dirapel, maka jika penerima manfaat tidak mengambilnya pada bulan berjalan, jatah BST bulan tersebut langsung hangus. Uangnya dikembalikan ke kas negara, ” kata Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri melalui Kabid Pengawasan Fakir Miskin, Fachrial.

Saat ini banyak penerima manfaat belum mengambil jatah penyaluran BST tahap II dan III di Abdya dan sejumlah kabupaten lainnya. Jadwal pengambilan dana BST setiap bulan biasanya ditetapkan dalam rantang waktu tertentu, misalnya sejak tanggal 5-10.

“Kalau ia tidak datang pada tanggal tersebut, jatah dana BST bulan tersebut langsung hangus dan pihak Kantor Pos harus melaporkan langsung kepada Kemensos,” kata Fachrial. Begitu aturan berlaku setiap bulan. Uang ini tidak bisa dirapel dan disalurkan setiap bulan.

“Penyaluran per bulan untuk membantu orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19,“ tandasnya. Pemerintah memberikan dana BST selama 6 bulan. Tiga bulan pertama (April, Mei, Juni) nilai bantuannya Rp 600.000/KK/bulan. Tahap tiga bulan kedua (Juli, Agustus, September) nilai bantuannya turun menjadi Rp 300.000/KK/bulan. Sumber anggarannya dari APBN.

Syarat pencairan bantuan ini sangat mudah, yaitu KTP dan Kartu Keluarga (KK). Syarat lain calon penerima BST, jelas Fachrial, ia tidak boleh tercatat sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

“Maksudnya, kalau sudah menerima dana BST dari Kemensos, tidak boleh lagi menerima dana bantuan PKH, BPNT, dan BLT DD,” katanya. Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dana BST di satu kecamatan hanya boleh mengambil dana BST di Kantor Pos wilayah kecamatan tempat tinggalnya. Di Kabupaten Abdya, kata Fachrial, masih ada penerima manfaat BST yang belum mengambil bantuan. Ada berbagai penyebab.

Kemungkinan pertama, ungkap Fahcrial, yang bersangkutan sudah pindah atau merantau kembali, tidak lagi tinggal di alamat sebelumnya. Bisa juga mereka masih berada di luar daerah, sehingga pada waktu jadwal penyaluran dana BST tahap II dan III tiba pada bulan Mei dan Juni lalu, mereka masih berada di luar wilayah kecamatannya.

Kemungkinan lain, kata Fahcrial, setelah mereka mengetahui syarat penerima BST itu tidak boleh terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, dan BLT dana desa, pada penyaluran tahap II dan III mereka tidak lagi berani mengambilnya. “Ini baru kemungkinan, belum pasti,” ujar Fahrial.

Untuk mengetahui penyebab pastinya, harus dikonfirmasi kembali kepada Kepala Desa dan Petugas Kesejahteraan Sosial Kecamatan. (ril)