17 Pejabat Daftar Seleksi Terbuka Calon JPTP

Plt Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah, Kamaluddin.

REDELONG (RA) – Sebanyak 17 ASN telah mendaftar diri untuk mengikuti seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Selasa (17/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, panitia seleksi terbuka (pansel) telah mengumumkan jadwal tahapan seleksi calon JPTP dan sudah dibuka sejak tanggal 03 November 2020 yang lalu.

Plt Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah, Kamaluddin kepada Rakyat Aceh, menyampaikan, akan mengumumkan hasil seleksi administrasi terhadap 17 orang tersebut besok tanggal 18 November 2020 (hari ini).

Disebutnya, sebelumnya direncanakan akan dibuka seleksi 6 JPTP diantaranya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaiaan, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah serta Kepala Dinas Lingkunguan Hidup dan untuk Kepala Dinas Lingkungan hidup hingga saat ini belum ada rekomondasi izin pelelangan.

Ia menambahkan, hingga akhir pendaftaran pada tanggal 10 November 2020 yang lalu sebanyak 17 pejabat mendaftar telah mengikuti asesmen.

“Kalau tahun sebelumnya, untuk asesmen pemerintah mengalokasikan anggarannya namun untuk tahun ini pemerintah tidak menganggarkan pelaksanaan asesmen, jadi untuk pejabat yang akan mengikuti seleksi JPTP yang belum asesmen harus mengikuti asesmen secara mandiri,” tutur Kamaluddin

Sementara itu, untuk pansel seleksi calon JPTP tahun ini katanya terdiri dari dua orang dari birokrasi, dua orang akademisi dan satu tokoh masyarakat yang diketua oleh Seketaris Daerah (Sekda).

“Kalau untuk tahun sebelumnya, pansel ini dipihak ketigakan kepada akademisi lantaran pada saat ini jabatan Sekda juga dilelang, maka untuk tahun ini pansel tersebut langsung di ketua oleh Sekda,“ jelas Kamaluddin. (uri/bai)

Baca Juga...  Oloan Tua Partampuan Resmi jadi Kuasa Hukum UGP