Tim Penegakan Hukum Kejahatan Seksual Terbentuk

Rakyat Aceh

BANDA ACEH (RA) – Tim kecil penegakan hukum dan aturan hukum bagi pelaku kejahatan seksual dan fisik terhadap perempuan dan anak terbentuk dalam rapat kerja DPR Aceh, instansi penegak hukum dan SKPA terkait, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Selasa ((17/11).

Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, pembentukan tim kecil adalah mengambil semua unsur dari beragam instansi dan juga harus menjaga Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Qanun Jinayat.

“Kita berkomitmen Syariat Islam menjadi jalan hidup dan aturan yang berlaku di Aceh dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual harus dimaksimalkan. Mudah-mudahan tanggung jawab kita hari ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk merumuskan kebijakan, tegas Safaruddin,” tuturnya.

Sementara, Asisten I Sekda Aceh Dr. Jafar, SH, M.Hum memberikan masukan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek yaitu pertama, aspek hukum dimana apakah hukum nasional maupun qanun sudah maksimal? Karena ada dipertentangkan dalam penggunaan pasal dan ini perlu dikumpulkan semua aturan dan di kaji.

“Kalau belum memadai harus kita sempurnakan dan kalau sudah sempurna berarti dari segi hukum sudah selesai. Aspek kelembagaan atau aparatur, dimana yang terlibat dalam perlindungan anak dan perempuan apakah sudah efektif dari sisi lembaga ataupun aparaturnya? tanyanya

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum menyebutkan, akan membentuk Tim kecil dan diformalkan, maka dari itu, perlu dibahas lebih lanjut,
“TIm ini bagus dibentuk namun jangan seolah-olah qanun jinayat tidak bagus,” sebutnya. (mar/ra)