HMI MPO Bireuen Pertanyakan Netralitas Ketua APDESI

BIREUEN (RA)– Rencana pengurangan jerih aparatur desa di seluruh Kabupaten Bireuen yang akan diberlakukan sejak Januari tahun 2021, tuai pembahasan serius di kalangan masyarakat Kabupaten Bireuen.

Mendengan polemik tersebut, seorang aktivis dan juga selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang Bireuen angkat bicara. Beliau melontarkan komentar pedas dan mempertanyakan netralitas Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dalam merespon permasalahan ini.

Ketua Umum HMI MPO Bireuen, Syibran Malasi saat menyambangi Rakyat Aceh, Selasa (24/11) mengatakan, Ketua APDESI Bireuen hari ini jangan memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi. Yang dilakukan oleh Ketua APDESI Bireuen hari ini, seolah-olah menampung semua aspirasi masyarakat, namun nyatanya hanya untuk mencari popularitas dan elektabilitas pribadi.

“Kenapa disaat kegiatan Bimtek aparatur desa di tengah pandemi Covid-19 kemarin, Ketua Apdesi Bireuen tidak bersuara sepatah katapun. Padahal jelas-jelas Dana Desa (DD) terkuras banyak untuk kegiatan tersebut. Dan pada saat itu, banyak sekali masyarakat yang terkena imbasnya, tapi kenapa ketua APDESI cuma diam dan mengikuti semua arahan dari pemerintah. Namun ketika jerih payah Keuchik mau dipangkas, baru dia berkoar-koar di media sosial yang mengatasnamakan kepentingan rakyat,” tanya Syibran.

Pemotongan gaji keuchik, sebut aktivis Bireuen ini, bukan suatu diskriminasi terhadap aparatur gampong, karena kebutuhan Tahun Anggaran (TA) 2021 cukup besar, seperti digunakan untuk belanja rutin, anggaran pelaksanaan Pilkada serta berbagai kebutuhan lainnya yang dianggap lebih penting demi kemajuan Kabupaten Bireuen ke depan.

“Masa pandemi yang melanda seluruh wilayah, membuat kondisi dilematis saat ini di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bireuen, karena DAU Siltap tidak lagi dikucurkan. Sehingga, apabila harus dipaksakan membayar uang jerih aparatur desa, maka sejumlah program pembangunan infrastruktur tahun 2021 terpaksa harus ditiadakan dan keadaan itu sangat merugikan,” sebut Ketua HMPI MPO Bireuen ini.

Beberapa rencana yang diprediksi akan gagal tersebut, yakni pembangunan gedung Dinas PUPR, gedung DPRK Bireuen, Stadion Paya Kareung serta sejumlah program lain yang harus dilaksanakan tahun depan.

Syibran juga meminta kepada ketua Komisi I DPRK Bireuen Yufaidir SE, untuk benar-benar melihat kondisi hari ini. Jangan memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadinya. Sekarang sama-sama kita mengetahui bahwa pemotongan jerih Keuchik bukan hanya terjadi di Kabupaten Bireuen saja, tapi juga berlaku di seluruh daerah.

“Melihat situasi ekonomi sekarang di tengah pandemi Covid-19 sedang amburadul, jika dengan pemotongan gaji Keuchik bisa menjadi solusi demi pembangunan Kabupaten Bireuen yang lebih baik, maka sudah semestinya dipangkas. Apalagi gaji yang dipangkas cuma sebagian saja dan hanya sementara,” sebutnya. (akh)