Bupati Bener H sarkawi, menyerahkan cindera mata kepada Direktur Utama LPDB Supomo, di aula pendopo bupati Bener Meriah, Selasa (25/11).IST/RAKYAT ACEH

REDELONG (RA) – Sebelum masa pendemi covid-19 komunditi kopi Gayo merupakan penyumbang devisa terhadap negara, namun wabah covid-19 menyebabkan harga cafein tersebut terpuruk dan sangat berdampak kepada petani.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bener Meriah, H Sarkawi, dihadapan beserta rombongan, Satker Kementerian Koperasi dan UKM, Staf Khusus Menteri Koperasi dan Perwakilan Bank BRI saat berkunjung ke Bener Meriah, Selasa (25/11).

Sebutnya, untuk kopi saat ini belum mendapat sentuhan dari negara, sementara untuk sawit, coklat dan beberapa komuditi lainnya pada masa pendemi telah dihapus pajak ekspor. ”Hal itu tidak berlaku kepada kopi Gayo padahal kopi Gayo merupakan denyut nadi masyarakat,“ ujar Sarkawi.

Ia menambahkan, dimasa pendemi ini bukan saja persoalan harga yang menimpa kopi Gayo, tetapi juga permintaan buyer menurun cukup signifikan, padahal saat kopi Gayo akan memasuki puncak panen sedangkan kopi ditingkat keloktor panen sebelumnya juga masih menumpuk.

Untuk itu, kata Sarkawi, melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinergi dengan LPDB Sarkawi berharap dapat memberikan bantuan dana kepada koperasi kopi yang ada di Bener Meriah.

Sementara itu, Riza Damanik, staf Khusus Menkop UKM menyampaikan beberapa hari yang lalu Bupati Bener Meriah menemui Kementrian Koperasi dan UKM di Jakarta untuk menyampaikan beberapa hal terkait persoalan kopi di daerah ini.

“Yang pada intinya dimasa pendemi ini serapan kopi Gayo di Bener Meriah ini terganggu, sebab sebanyak 90 persen kopi di Bener Meriah adalah untuk di ekspor ke luar negeri dan pendemi berdampak pada kurangnya penyerapan di pasar dunia,” jelasnya.

Direktur Utama LPDB KUMKM, Supomo menegaskan, kopi rakyat harus di serap melalui skema berkoperasi. “Seperti arahan Menteri Koperasi bahwa untuk tahun ini LPDB hanya membiayai koperasi. Sebab para petani itu bergabung dengan Koperasi, jadi kalau para petani berdiri sendiri maka itu akan lemah menghadapi buyer,” terangnya

Ia menambahkan, dengan dikoordinirnya oleh koperasi, para petani tidak perlu menghadapi buyer lagi. ”Biar koperasi yang menghadapi buyer itu. Dalam hal ini LPBD skemanya akan membiayai koperasinya, kemudian koperasi nanti akan membeli tunai kepada rakyatnya,” tandasnya. (uri/bai)