Tak Hadiri Mubes, Pembina Yayasan Almuslim Lama Dinilai Kabur dari Tanggung Jawab

BIREUEN (RA)- Polemik terkait tidak hadirnya Pembina Yayasan lama pada kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) Yayasan Almuslim ke IX tahun 2020, Sabtu (28/11) lalu, tuai komentar pedas dari tokoh masyarakat Peusangan.

Pengurus lama yang tidak menghadiri musyawarah tersebut antara lain, Ketua Yayasan, H. Yusri Abdullah, S.Sos dan Ketua Pembina, Drs. H. Anwar Idris. Hanya Tgk Munawar Yusuf (Pengawas Yayasan periode 2015-2020) dari unsur kepengurusan lama, yang ikut menghadiri kegiatan mubes.

Padahal, keputusan dilaksanakannya musyawarah ini, berdasarkan dari hasil Rapat Pleno Panitia Mubes Almuslim IX Tahun 2020 pada Jumat 20 November 2020.

Diketahui, rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua Yayasan Almuslim lama, H. Yusri Abdullah, S.Sos beserta para peserta dari panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) serta sejumlah panitia lain.

Notulen rapat ini, ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua I Organizing Committee, Tgk. Munawar Yusuf dan Wakil Ketua I Panitia Steering Committee, Dr. Saifullah,S.Ag.,M.Pd serta mengetahui Ketua Yayasan Almuslim lama, H. Yusri Abdullah, S.Sos dengan ditandai bubuhan stempel sebagai tanda bukti sah surat keputusan.

Akibat ketidakhadiran pengurus lama, tidak ada penyampaian Laporan PertanggungJawaban (LPJ) kepada peserta musyawarah. Namun, menurut Munawar Yusuf, nanti mereka tetap harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban itu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Musyawarah ini tetap harus kita laksanakan dulu, walaupun belum ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama. Sebab, musyawarah besar tidak mungkin ditunda lagi, karena masa jabatan pengurus lama telah berakhir sejak 21 November 2020 lalu,” jelas Munawar Yusuf di hadapan masyarakat yang memiliki hak suara penuh dalam musyawarah tersebut.

Sementara seorang peserta musyawarah, Keuchik Desa Babah Suwak merespon pernyataan Tgk Munawar dan meminta kepada pimpinan sidang, Rusyidi Mukhtar, S.Sos, agar pertanggungjawaban kepengurusan periode 2015-2020 harus ditindaklanjuti.

“Yayasan Almuslim merupakan milik bersama, bukan milik individu. Kami percaya kepada mereka mengelola Yayasan karena dinilai para pengurus lama merupakan orang terdidik, namun dengan ketidakhadiran mereka dalam musyawarah ini, mereka tidak mencerminkan intelektualnya kepada masyarakat,” tegas Keuchik Babah Suwak diiringi tepuk tangan para peserta Mubes.

Menyikapi polemik tersebut, Imum Mukim Matang Panyang, Tgk Mustafa Ar kepada Rakyat Aceh, Kamis (3/11) mengatakan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Yayasan Almuslim merupakan kewajiban bagi setiap pengurus lama. Mereka sudah di beri mandat 5 tahun per periode. Transparansi laporan perlu diketahui oleh masyarakat peusangan, karena Yayasan Almuslim milik masyarakat, bukan milik pribadi.

“Seorang akademisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Bireuen sudah sepatutnya menjadi percontohan bagi masyarakat terdidik lainnnya. Laporan Pertanggung Jawaban (JPJ) bukan suatu aib yang harus di paparkan, namun dengan ketidakhadiran beliau dalam kegiatan musyawarah kemarin, beliau sudah melukai hati semua masyarakat Peusangan,” ujar Tgk Mustafa.

Menurutnya, LPJ merupakan dokumen tertulis berisi penjelasan lengkap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pembina Yayasan Almuslim selama menjabat dari awal hingga akhir. Tujuannya sebagai bentuk tanggung jawab dari pengurus untuk menginformasikan secara detail pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama ini, termasuk hambatan dan saran untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya di masa depan.

“Kami merasa bangga dan mengapresiasi pengurus Yayasan Almuslim lama. Berkat kinerja mereka selama ini, Almuslim masih menjadi icon pendidikan terbesar di Bireuen. Namun dengan ketidakhadiran mereka di musyawarah besar kemarin, penilaian masyarakat Peusangan kepada mereka tercoreng, dan kita menilai bahwa mereka kabur dari kewajibannya. Kabur dari tanggung jawab, tidak mencerminkan seorang pendidik,” tegasnya.

Disebutkan, laporan pertanggungjawaban bukan untuk menyerang pengurus lama. Namun dengan pemaparan LPJ yang transparansi, kita dapat mengetahui kinerja dan kemampuan tim pembina Yayasan terdahulu. LPJ bisa dijadikan sebagai indikator penilaian yang mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan. Seberapa bertanggung jawabnya mereka, seberapa baik koordinasi dengan bagian lain, bukan untuk menyudutkan seorangpun.

“Hal ini diperlukan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan selama ini sudah tepat sasaran sesuai tujuan awal atau tidak. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus dijelaskan alasannya kepada masyarakat, demi kepentingan dan kemajuan Yayasan Almuslim kedepan,” katanya.

Dijelaskan, sudah menjadi kewajiban bagi pengurus lama untuk menghadiri musyawarah dan memaparkan laporan pertanggungjawaban, karena pengurus lama diberi mandat oleh masyarakat selama lima tahun. Keputusan juga bukan dari pada ketua pembina Yayasan, melainkan sesuai dengan AD/ART.

“Kita juga menantang untuk melihat kembali AD/ART lama, apakah Yayasan Almuslim tersebut milik pembina atau milik masyarakat. Kita tidak hanya semata merujuk kepada Undang-Undang 28 Tahun 2004, tapi juga harus kita pelahari bahwa Yayasan Almuslim Peusangan Raya merupakan hasil tanah wakaf. Saya selaku mukim perlu meminta kepada pengurus periode 2015 -2020, agar memaparkan data-data aset bergerak dan aset tidak bergerak. Salah satunya berupa data tanah wakaf,” pinta Mukim Matang Panyang. (akh)