2021, Kantor Layanan Imigrasi Berfungsi di Simeulue

Erli Hasyim Bupati Simeulue dan Jhoni Gunting Dirjen Imigrasi RI, membahas pembentukan UKK di pulau Simeulue. Kamis (3/12). Foto For Rakyat Aceh

SIMEULUE (RA) – Dinilai sangat penting dan mendesak keberadaan satu lembaga resmi pemerintahan yang mengurus bidang Imigrasi di Kabupaten Simeulue yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata Asing dan juga daerah Terdepan NKRI.

Penting dan harus tersedia lembaga resmi pemerintahan itu, sehingga pihak delegasi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dipimpin langsung Bupati Erli Hasyim, mendatangi dan audiensi langsung menemui Dirjen Imigrasi RI, Jhoni Ginting, S.H., M.H, Kamis (3/12) di Jakarta.

Dari hasil audiensi yang turut didampingi Kepala Bapedda Simeulue, Zulfadli Abidin, SE dan Kepala Badan Kesbangpol Simeulue , Riduan, SP, Sekretaris Badan Kesbangpol Simeulue, Ales Suandi, S.H dan Kabid. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Simeulue Hasil dari audiensi tersebut.

Hal itu dijelaskan Bupati Erli Hasyim, sesaat setelah audiensi dan meminta langsung pembentukan dan keberadaan serta difungsikannya UKK dengan jangka waktu paling lambat tahun 2021 di Kabupaten Simeulue kepada pihak Dirjen Imigrasi Republik Indonesia di Jakarta, yang dihubungi Harian Rakyat Aceh, Kamis (3/12).

“Audiensi kita hari ini, menemui langsung bapak Jhoni Ginting Dirjen Imigrasi RI, meminta untuk untuk tahun 2021 telah dibentuk dan dioperasikannya satu Uni Kantor Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Simeulue, ini sangat penting dan sangat mendesak, mengingat kondisi geografis wilayah pulau kita, yang menjadi tujuan pelancong asing dan berada garis terdepan NKRI,” kata Erli Hasyim.

Dia juga menyinggung, sebelumnya pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue secara resmi telah mengajukan usulan pembentukan UKK kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM RI tahun 2018 lalu, namun tidak ada tanda-tanda sehingga melakukan audiensi mempertanyakan usulan yang perna diajukan tiga tahun lalu itu.

“Tahun 2018 lalu telah kita usulkan pembentukan UKK itu, namun belum ada kesimpulan yang pasti, maka kita susul dengan audiensi langsung. Manfaat adanya UKK di Simeulue, untuk pengurusan dokumen paspor dan sejenisnya serta pengawasan WNA lebih maksimal, sebab selama ini pengurusan harus keluar pulau, sehingga butuh biaya besar dan waktu,” tegasnya. (ahi/rus).