BPJS Gelar Rekonsiliasi Iuran Wajib PNS

BLANGPIDIE (RA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Meulaboh, menggelar rekonsiliasi iuran wajib jaminan kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.

Kegiatan tersebut, dipusatkan di aula Bappeda Abdya, Selasa (8/12) yang dihadiri Sekda Abdya, Drs Thamrin, Kepala Badan Keuangan, Salman Alfarisi ST, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Mahmul Ahyar, SE MM, Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Yumiarti, Kadis Kesehatan Abdya, Safliati SST Mkes dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam paparan kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Mahmul Ahyar mengatakan, untuk memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan akurasi data dan pembayaran iuran jamina kesehatan, mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan.

“Sejak adanya regulasi terbaru yaitu Peraturan Presiden 75 Tahun 2019, maka per 1 Januari 2020 terdapat perubahan komponen perhitungan sehingga dibutuhkan waktu agar perhitungan iuran ini dapat diaplikasikan secara optimal di lapangan,”katanya.

Menurutnya, kegiatan rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan PNS daerah itu bertujuan untuk mencapai persamaan tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan untuk memastikan kecukupan dan ketersediaan anggaran jaminan kesehatan pada APBK Abdya.

“Dalam Peraturan Presiden terbaru tersebut, beberapa komponen perhitungan iuran PNS mengalami perubahan seperti dasar perhitungan persentase pemotongan gaji, perubahan komposisi persentase antara pemberi kerja dan pekerja, batas paling tinggi pemotongan,”paparnya.

Selain itu lanjutnya, tujuan lain rekonsiliasi ini juga untuk menjalin komunikasi yang baik dan hubungan kemitraan yang harmonis antara BPJS kesehatan dengan Pemkab Abdya sehingga tetap berkelanjutan.

“Program ini kita harapkan secara berkala akan membuat perhitungan yang menjadi lebih efektif,” harapnya.

Sementara itu Sekda Abdya, Drs Thamrin disela-sela kegiatan mengatakan, pihaknya sepakat dan mendukung dengan adanya rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan PNS tersebut, khususnya dilingkungan Pemkab setempat.

“Rekonsiliasi ini sangat bagus, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan,”sebutnya.

Hal ini sambungnya, sesuai dengan Peraturan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dalam melakukan perhitungan iuran harus divalidasi data iuran jaminan Kesehatan serta pemuktahiran data kepesertaan.

“Ini sangat bermanfaat karena selain untuk ketepatan iuran, berguna juga untuk pemutakhiran data yang menjadi kontrol bagi pihaknya dan pada kita sesuai dengan komponen yang berlaku sehingga iuran yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan menjadi tepat waktu dan tepat jumlah,”ujar sekda.

Menurutnya, dengan adanya kegiatan seperti ini, komunikasi dan hubungan kemitraan antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Abdya tetap terjalin dengan baik dan dapat menyepakati hasil perhitungan atas realisasi setoran iuran JKN-KIS yang telah disetorkan oleh Pemkab Abdya.

“Kita segera menindaklanjuti perhitungan iuran jaminan kesehatan PNS daerah yang belum sesuai dengan komponen terbaru yang ada dalam Perpres 75/2019,”tuturnya. (mat).