Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan bahwa tak masuk akal pertimbangan MA mengurangi hukuman Fahmi Darmawansyah salah satunya sifar kedermawanannya (Intan Piliang/Dok. JawaPos.com)

JAKARTA (RA) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap Fahmi Darmawansyah, terpidana kasus suap mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Dalam putusan PK tersebut, hukuman suami Inneke Koesherawati itu dikurangi dari 3 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan penjara.

“Putusan ini sangat tidak masuk akal, selain karena pengurangan hukuman, juga menyangkut argumentasi yang dijadikan dasar permohonan PK itu diterima oleh Mahkamah Agung,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (11/12).

Kurnia menyampaikan, ada dua argumentasi yang tidak logis disampaikan dalam putusan tersebut. Pertama, majelis hakim menyebutkan bahwa warga binaan lainnya menikmati fasilitas yang sama di dalam Lapas, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terpidana bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama atau diskriminasi dalam due process of law.

“Pertimbangan ini janggal, penting untuk diketahui publik, bahwa KPK melakukan serangkaian upaya penindakan berdasarkan adanya laporan masyarakat. Jika laporan masyarakat tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah, bagaimana mungkin KPK dapat menindak pihak lain? Lagi pula KPK bertindak melandaskan pada kecukupan alat bukti, tidak secara begitu saja menindak pihak lain, yang mungkin alat buktinya juga belum cukup,” cetus Kurnia.

Kedua, menurut Kurnia majelis hakim menyebutkan bahwa pemberian mobil Mitsubishi Triton yang dimintakan oleh Wahid Husen bukan dikehendaki atas niat jahat dari Fahmi Darmawansyah, melainkan karena sifat kedermawanannya.

“Titik fatal pertimbangan putusan ada pada poin ini, bagaimana mungkin pemberian barang terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh warga binaan dianggap sebagai sifat kedermawanan? Tindakan tersebut secara terang benderang merupakan tindak pidana suap atau setidak-tidaknya dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Kurnia.

Kurnia menegaskan, sejak awal ICW tidak menaruh kepercayaan pada institusi peradilan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan ini berangkat dari temuan ICW dalam tren vonis semester pertama tahun 2020. Dalam temuan itu, lanjut Kurnia, rata-rata vonis pelaku korupsi dari Sabang sampai Merauke hanya berkisar 3 tahun penjara. Ditambah lagi dengan gap kerugian keuangan negara dengan uang pengganti yang terpaut sangat jauh.

“Kerugian negara sepanjang semester pertama tahun 2020 mencapai Rp 39,2 triliun, sedangkan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun. Selain itu, mayoritas terdakwa juga diganjar dengan vonis ringan, bayangkan, dari 1.043 terdakwa yang disidangkan, 796 di antaranya divonis di bawah 4 tahun penjara. Jadi, salah satu problem pemberian efek jera ada pada vonis hakim itu sendiri,” beber Kurnia.

Oleh karena itu, ICW mendesak agar Mahkamah Agung dapat menjelaskan logika di balik putusan PK tersebut. Jika tidak, maka putusan ini sangat mencoreng rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Sehingga semakin menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri,” pungkas Kurnia.

Sebelumnya, MA mengabulkan upaya hukum PK Fahmi Darmawansyah. MA menyunat hukuman Fahmi dari 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan menjadi 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Permohonan PK Fahmi Dharmawansa diputus oleh Ketua Majelis Hakim Agung Salman Luthan dengan anggota Abduk Latif dan dan Sofyan Sitompul. Adapun panitera pengganti, Nurjamal. “Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Fahmi Darmawansyah tersebut,” demikian bunyi amar putusan PK.

MA menilai, pemberian mobil Mitsubishi Triton seharaga Rp 427 juta oleh Fahmi kepada Wahid yang dinilai tidak dilandasi oleh niat jahat untuk memperoleh fasilitas di Lapas Sukamiskin. Fahmi mendekam di Lapas Sukamiskin untuk menjalani hukuman pidana kasus suap terhadap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

MA menyatakan, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Andri Rahmat, keterangan Wahid Husen dan keterangan Fahmi yang pada pokoknya bahwa pemberian mobil tersebut bukan dikehendaki niat jahat untuk mempengaruhi Kepala Lapas agar dapat memperoleh fasilitas dalam Lapas yang bertentangan dengan kewajiban Kepala Lapas.

Melainkan adanya inisiatif pembicaraan antara Andri Rahmat dengan Wahid Husen di ruang kerjanya di lantai 2 Lapas Sukamiskin pada April 2018 yang menghendaki memiliki mobil tersebut dan keesokan harinya Andri Rahmat menyampaikan kepada Fahmi bahwa Wahid Husen meminta mobil Mitsubishi Triton tersebut.

“Yang kemudian Fahmi menyetujuinya untuk membelikan mobil tersebut, bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh dari Fahmi melainkan karena sifat kedermawanan,” demikian bunyi putusan PK. (Jawa Pos)