Pendidikan Dinilai Amburadul, Bupati Diminta Evaluasi Kinerja Kadis P dan K Bireuen

BIREUEN (RA) – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang Bireuen meminta Bupati untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis P dan K) Kabupaten Bireuen.

Pernyataan itu disampaikan Aktivis HMI MPO Bireuen, Syibran Malasi kepada Rakyat Aceh, Jumat (11/12) terkait permasalahan pendidikan yang amburadul di Bireuen.

Permasalahan menyangkut wilayah pendidikan tidak bisa di diamin dan kami punya hak menilai dan mengkritisnya. Kita meminta kepada Bupati Bireuen untuk bertindak tegas terkait permasalahan Pendidikan, sehingga jabatan dari kepala dinas untuk tidak digunakan diluar ketentuan yang berlaku,” ujar Syibran.

Syibran beranggapan bahwa, Kepala Dinas Pendidikan Bireuen tidak becus dalam bekerja, sehingga pendidikan di Bireuen seperti tidak terurus.

“Permasalahannya hari ini sama-sama kita ketahui, sejak dua tahun yang lalu tidak ada lagi beasiswa untuk mahasiswa dan santri di Kabupaten Bireuen, banyak juga infrastruktur-infrastruktur di sekolah lingkungan Kabupaten Bireuen sudah tidak layak pakai, sering juga kita dengar di kalangan masyarakat tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di ranah administrasi di Dinas Pendidikan Bireuen terkait kebijakan dan penggunaan Dana BOS, dan masih banyak permasalahan lainnya yang menjadi tanda tanya besar di kalangan mahasiswa. Pertanyaannya sekarang, apakah Kepala Dinas pendidikan peduli terhadap permasalahan yang terjadi saat ini,” tanya Syibran.

Syibran menyebutkan, Bupati Bireuen perlu segera keluar dari sarangnya untuk memanggil serta mengevaluasi permasalahan tidak sedap dari Dinas Pendidikan Bireuen. Ia berharap permasalahan-permasalahan seperti itu harus segera teratasi dengan baik.

Kualitas dari suatu daerah itu sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia. Untuk membentuk sumberdaya manusia yang baik, harus mendapatkan pendidikan yang baik pula, dan kami menegaskan, kualitas Pendidikan di Bireuen sedang sekarat.

“Sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Di Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan di Bab IV Tentang Hak dan Kewajiban Penduduk Aceh, Peserta Didik, Orang Tua, Masyarakat, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Di Qanun tersebut sangat jelas disebutkan, Pemerintah berkewajiban untuk memperdulikan pendidikan bagi peserta didik, dan kepedulian Bupati Bireuen sangat dihapkan dalam menangani permasalah pendidikan yang terjadi saat ini,” kata Syibran.

Seharusnya sekaliber Kepala Dinas Pendidikan, kata Syibran, harus memiliki kecerdasan dalam tata kelola yang baik dan benar. Namun dengan kondisi pendidikan di Bireuen yang berantakan, kami menilai Kadis sekarang ini tidak cocok dan tidak layak menduduki jabatan tersebut. Mana ketegasan Bupati Bireuen menilai kinerja bawahnya. Terapkan ilmu birokrasi, katanya beliau ahli birokrasi. Tapi kenapa ketika permasalahan seperti ini terjadi, tidak ada evaluasi yang terjadi.

Syibran juga mempertanyakan keseriusan Kadis Pendidikan Bireuen dalam menangani permasalahan pendidikan di Kabupaten Bireuen yang sedang amburadul. Jika Kepala Dinas Pendidikan tidak bisa mengatasi permasalahan ini, lebih baik mengundurkan diri saja. Mundur itu bukan merupakan aib bagi seorang publik figur. Banyak kok diluar sana yang mengambil sikap mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak sanggup mengatasi permasalahan pendidikan di daerahnya masing-masing.

“Jika Kadis P dan K Bireuen masih sayang kepada anak-anak didik di Bireuen, lebih baik mengundurkan diri saja dan berikan kesempat memimpin kepada orang lain yang lebih layak. Karena masyarakat Kabupaten Bireuen perlu sosok yang bisa bekerja secara cepat dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dinilai sedang tidak baik-baik saja,” tegas Syibran dengan nada geram.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Drs M Nasir M.Pd, saat dihubungi media Rakyat Aceh via seluler mengakui, mutu pendidikan sedang stagnan. Mengingat sekarang sedang masa pandemi covid-19, beberapa program yang diwacanakan oleh Dinas Pendidikan terhenti akibat refocusing anggaran.

Padahal, sebut M Nasir, sudah ada program unggulan yang diprioritaskan di tahun 2020, namun terpaksa dihentikan mengingat masa pandemi.

“Untuk tahun 2021, kami sudah memprogramkan 2 kegiatan unggulan untuk menggenjot mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen, yaitu Program Guru Penggerak yang nantinya akan bekerjasama dengan lembaga Lapenkapi, dan Program Sekolah Penggerak yang menjadi program unggulan Dinas Pendidikan,” sebut Kadis P dan K Bireuen.

Dijelaskannya, Program Guru Penggerak bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Bireuen. Sementara Program Sekolah Penggerak merupakan peningkatan kapasitas sekolah, seperti pengadaan alat sekolah, media pengajaran, dan juga pelatihan guru-guru sekolah. (akh)