Limbah Tercemar, Dewan Desak PHE Bertanggungjawab 

PANTAU- Komisi III DPRK Aceh Utara bersama Komisi IV melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan BUMN yang beroperasi di wilayah Aceh Utara, pada Jumat (11/12). FOR RAKYAT ACEH

LHOKSUKON (RA)- Komisi III DPRK Aceh Utara bersama Komisi IV melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan BUMN yang beroperasi di wilayah Aceh Utara, pada Jumat (11/12). Kunjungan itu terkait dengan laporan dan keluhan masyarakat terhadap pencemaran liquit kondensat di kawasan Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas.

“Efek dari pencemaran itu, kini telah menyebabkan masyarakat sesak nafas dan batuk karenan baunya yang sangat menyengat dan juga membunuh binatang – binatang di seputaran saluran pembuang di lintasan pagar PHE menuju Gampong Ampeh,” kata Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu dari Partai Aceh yang didampingi oleh Sekretarisnya Jufri Sulaiman dari Partai Gerindra dan Zubir HT dari partai Nasdem juga salah seorang anggota komisi IV Terpiadi A. Majid dari Partai Gerindra.

Ia menyebutkan, melihat saluran pembuang itu seperti PHE hanya memanfaatkan saja tanpa dilakukan pembersihan/ normalisasi dan perbaikan pada titik yang terjadi kerawanan abrasi. Kondisi itu dapat menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat sekitar pada saat- saat tertentu seperti sekarang ketika curah hujan tinggi air dalam saluran akan meluap ke areal persawahan dan perkampungan penduduk, lebih tragis lagi pada masa sekarang ada kondesat liguit yang terbuang ke areal terbuka melalui pipa PHE menuju saluran pembuang di luar areal pagar PHE.

“Hari ini (kemarin.red) kami terjun langsung ke lokasi dan kami melihat langsung kondisi saluran tersebut memang benar apa yang selama ini di sampaikan masyarakat bahwa perusahaan menggeruk hasil alam Aceh semata tanpa memperdulikan kondisi lingkungan masyarakat, buktinya saluran pembuang dipinggir pagar PHE yang menjadi lokasi pembuangan air di dalam areal pagar hanya digunakan saja tanpa ada upaya untuk perbaikan dan normalisasi,”ungkap Razali akrab disapa Abu Lapang ini.

Menurut informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihaknya, lanjut dia, bahwa pada malam terjadinya pencemaran masyarakat menimba minyak di saluran tersebut sampai 2 drum lebih yang kemudian minyak tersebut diambil kembali oleh pihak perusahaan dengan membayar kompensasi kepada pemuda yang menimba minyak di dalam saluran. “Ini mengindikasikan untuk mengaburkan bukti bahwa terjadi pencemaran berat di areal saluran tersebut,”kata politisi Partai Aceh ini.

Untuk itu, pihaknya mendesak pihak PHE untuk bertanggung jawab melakukan normalisasi terhadap saluran pembuang tersebut sampai ke desa Peureupok Kecamatan Syamtalira Aron. Kemudian harus secara rutin memonitoring kondisi kesehatan masyarakat sekitar yang terkena imbas udara dan bau busuk dari limbah tersebut. “Jadi dengan banyaknya binatang melata yang mati juga kita khawatirkan akan banyak lalat yang akan menyebarkan penyakit ke areal perkampungan, ini harus segera mungkin di tindak lanjuti oleh pihak perusahaan, jangan bermain dengan keselamatan rakyat Aceh Utara apalagi sekarang kita sedang berduka dengan musibah banjir yang melanda,”terang Razali Abu.

Selain itu, ia juga meminta BPMA juga jangan tutup mata dan harus turun ke lokasi untuk melihat sejauh mana keseriusan PHE dalam menangani persoalan pencemaran limbah ini pada masa transisi perpanjangan kontrak selama 6 bulan kedepan. “Jangan nanti pasca selesai perpanjangan 6 bulan malah meninggalkan persoalan besar yang tidak kunjung selesai dengan masyarakat lingkungan dan Pemerintah Aceh Utara,”tegas Razali Abu, dalam relisnya kepada Rakyat Aceh, Jumat (11/12). (arm)