OMS Bahas Bendera dan Lambang Aceh

Sekretaris DPW PA Kota Lhokseumawe, Abdurahman membuka FGD, bertema "Quo Vadis Bendera & Lambang Aceh". FOR RAKYAT ACEH

LHOKSEUMAWE (RA) – Organisasi Muda Seudang (OMS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Quo Vadis Bendera & Lambang Aceh” di salah satu hotel di Lhokseumawe, Ahad (13/12). FGD ini menghadirkan narasumber, Senator Aceh, Fachrul Razi.

Selain itu, hadir pula Ketua Komite I DPD-RI, Anggota DPRK Lhokseumawe, Fauzan, Dosen Fisip Unimal, Alfian dan Sekjen Muda Seudang, Andi Mua’rif.

Sekretaris DPW Partai Aceh (PA) Kota Lhokseumawe, Abdurahman akrab disapa Raman Biro, saat membuka FGD tersebut menyatakan, kehadiran kalangan muda untuk mengawal poin-poin MoU Heslinki RI-GAM, suatu keharusan dan kewajiban sebagai anak bangsa yang lahir dan besar di Aceh.

“Kalangan muda sebagai generasi penerus perlu mengawal jalannya MoU Helsinki dan UUPA, demi martabat dan kesejahteraan rakyat Aceh di masa yang akan datang, sehingga dapat memacu implementasi MoU Helsinki agar berjalan di Aceh. Seperti bendera dan lambang Aceh yang sudah sah berlaku di Aceh, tapi Pusat masih mempersoalkan,” ungkapnya.

Menurut dia, bendera dan lambang Aceh itu merupakan jati diri dan identitas bangsa Aceh sesuai yang tertuang dalan perjanjian MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam. Ia juga berharap kepada generasi muda Aceh lainya agar mengikuti jejak Muda Seudang Aceh yang memiliki semangat, idiologi serta kritis dalam menyikapi dinamika politik, sosial yang sedang berlangsung saat ini di bumi Aceh tercinta.

“Generasi muda adalah pewaris Aceh yang akan datang karena masa depan anda dan bangsa ini ditentukan dari sekarang, generasi muda di tuntut mengetahui sejarah bangsanya karena bangsa Aceh, salah satu bangsa yang besar, pemuda juga harus kritis, berintegritas, terutama memiliki idologi ke Acehan,” tegas Biro.

Sementara itu, Ketua Muda Seudang, Agam Nur Muhajir menyebutkan, Muda Seudang adalah sebuah organisasi Pemuda dan Mahasiswa dari berbagai kabupaten/kota di Aceh yang berpusat di Banda Aceh.

“Organisasi ini fokus pada pendidikan politik, sosial, budaya dan ekonomi Aceh, Terutama dalam mengisi dan mengawal implementasi MoU Helsinki dan UUPA sebagai kekhususan bagi Aceh,” katanya. (arm/icm)