Dinilai Langgar Kode Etik, Ketua MS Subulussalam dan Singkil Dilapor ke KY

H. Efriyandi Pohan didampingi kuasa hukumnya saat menyerahkan berkas pengaduan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Harianrakyataceh.com – Ketua Mahkamah Syariah (MS) Kota Subulussalam, Pahruddin Ritongan, S.HI, MH dan Ketua Mahkamah Syariah Singkil, Bakhtiar, S.HI, MH dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, oleh H. Efriyandi Pohan.

Ketua Mahkamah Syariah Singkil Bakhtiar dilaporkan karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim lantaran telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 3/Pdt.Eks/2018/Ms.Skl tanggal 23 November 2020 yang dinilai tidak mengindahkan amar putusan Mahkamah Syariah Aceh sebagai upaya Banding pada tahun 2016 lalu.

Sedangkan Ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, Pahruddin Ritonga dilaporkan karena telah melaksanakan eksekusi tanggal 17 Desember 2020 hasil dari penetapan eksekusi Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil.

H. Efriyandi Pohan kepada Rakyat Aceh, Senin (28/12) melalui press rilisnya menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah lama sejak tahu 2015 lalu dimana pada waktu itu ia sebagai tergugat oleh mantan Istrinya Hj. Masriani Cibro ke kantor Mahkamah Syariah Singkil terkait pembagian harta bersama.

Pada tahun 2016 lalu, Efriyandi melakukan upaya banding ke Mahkamah Syariah Aceh dan menetapkan beberapa keputusan. Salah satu amar putusan Mahkamah Syariah Aceh adalah, Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan ½ (satu perdua) bagian yang menjadi hak Penggugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua bagian masing-masing mendapat ½ (satu perdua) bagian.

“Dengan kata lain, eksekusi secara Natura tidak memungkinkan dengan alasan bahwa objek harta bersama tersebut berada di tangan pihak ketiga, maka alternatifnya adalah eksekusi dengan dijual secara lelang,” kata Efriyandi.

Namun kata Efriyandi, pihak Mahkamah Syariah Singkil tidak mengindahkan putusan Mahkamah Syariah Aceh sebagai upaya banding dan tetap mengeluarkan penetapan eksekusi yang dinilai tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Syariah Aceh. Berdasarkan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Singkil yang pada pokoknya menentukan bagian masing-masing setiap objek harta bersama tersebut.

“Makanya pada waktu eksekusi beberapa hari yang lalu saya meminta jika Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam tetap melaksanakan eksekusi sesuai putusan Mahkamah Syariah Singkil harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya terhadap objek harta bersama tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan hutang di Bank dan pihak ketiga.”

“Sebab, objek harta bersama berada ditangan Bank sebagai anggunan hutang yang diambil oleh Pelapor dan Pemohon eksekusi jauh sebelum sita jaminan diletakkan oleh Mahkamah Syar’iyah Singkil,” tambahnya.

Anehnya lagi tambah Efriyandi, eksekusi objek harta bersama yang berada di Jalan T. Nyak Adam Kamil pada hari Kamis (17/12) lalu ia mengaku tidak pernah menerima sepucuk surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dan penetapan eksekusi dari Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam dan Mahkamah Syar’iyah Singkil.

“Maka nya saya buat laporan dan langsung mengantarkan ke kantor Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Jakarta yang turut didampingi Pengacara pada tanggal 22 Desember 2020 lalu terkait atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,” tutupnya. (lim)