Gelar Workshop, CYDC Harap Tenaga Kerja Disabilitas Bisa Mendapatkan Pekerjaan Layak di Kota Banda Aceh

Banda Aceh (RA) Children and Youth Disabilities for Change (CYDC) melaksanakan workshop dan kick off survei pelibatan disabilitas dalam dunia kerja di Banda Aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang meeting Rooftops Coffee Banda Aceh (28/12/2020).

Acara yang berlangsung selama satu hari tersebut di buka langsung oleh Direktur CYDC Mahmudi Yusbi.

Mahmudi mengatakan, Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah menetapkan persentase pelibatan tenaga kerja disabilitas sebesar 2% (dua persen) untuk lembaga pemerintahan dan 1% (satu persen) untuk perusahaan swasta.

Selama pelatihan, sebutnya, para disabilitas diberi materi tentang perkembangan kebijakan tenaga kerja disabilitas di Kota Banda Aceh. Beberapa bentuk pelibatan tenaga kerja yang telah dilaksanakan dibeberapa instansi pemerintah maupun swasta juga dibahas.

“Workshop ini juga membahas instrumen dan teknis penggalian data selama survei dengan target sampel sebanyak 30 instansi yang terdiri dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan perusahan swasta di kota Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan CYDC yang mendapat dukungan hibah dari Disability Rights Fund (DRF), “sebutnya.

Sementara itu, Project Manager CYDC, Erlina Marlinda menyebutkan bahwa survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelibatan tenaga kerja disabilitas di Kota Banda Aceh. Hasil dari survei ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi kebijakan serta dasar penyusunan strategi ke depan untuk mengimplementasikan perwali tersebut, khususnya terkait jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh penyedia kerja agar dapat meningkatkan pelibatan tenaga kerja disabilitas.

“Kita harapkan serapan tenaga kerja disabilitas sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak yaitu 2% (dua persen) untuk institusi pemerintahan dan 1% (satu persen) untuk institusi swasta dari total seluruh karyawan, “ujar Erlina