Dianggap Perlambat Proses, Aktivis Bireuen Desak Bupati Siapkan Calon Wakil

BIREUEN (RA)- Polemik terkait kekosongan jabatan Wakil Bupati untuk membantu tugas kepala pemerintahan dalam menata pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, menuai komentar dari aktivis Bireuen, Iskandar yang sering disapa Tuih Alkhair.

Ia mendesak Dr H Muzakkar A Gani, SH., M.Si., selaku Bupati Bireuen segera memanggil partai pengusung dan meminta untuk mengajukan nama-nama calon Wakil Bupati yang kemudian akan di serahkan kepada DPRK Bireuen supaya di proses sesuai kaedah hukum yang berlaku agar dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Bupati Bireuen sisa masa jabatan 2017-2022.

Demikian dikatakan aktivis muda Bireuen, Iskandar kepada Media Harian Rakyat Aceh, Rabu (30/12).

Menurutnya, kini sudah waktunya bupati fokus dan serius memulai proses tahapan pencalonan Wakil Bupati. Sehingga, terpilihnya sosok pemimpin baru di wilayah itu untuk terus membantu tugas-tugas pemerintahan.

Tuih Alkhair menuturkan, mengingat kondisi Pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini yang dianggap stagnan, kehadiran seorang Wakil Bupati sangatlah dibutuhkan. Maka sudah selayaknya masalah tersebut menjadi perhatian publik dan selanjutnya dilaksanakan sesuai amanah UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Demi kelancaran pembangunan, Bupati Bireuen harus segera meminta kepada partai pengusung untuk diajukannya calon wakil bupati. Selain kebutuhannya sudah sangat mendesak, juga untuk antisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, sehingga berpotensi menggangu roda pemerintahan daerah,” ujar Tuih.

Disebutkan, supaya kekosongan jabatan Wakil Bupati ini tidak berlarut-larut dan tidak dianggap memperlambat proses, maka Bupati Bireuen harus secepatnya melakukan langkah-langkah sesuai mekanisme untuk tahapan proses pencalonan Wakil Bupati. Sehingga, tidak menimbulkan persepsi negatif publik seolah-olah ingin bekerja dan berkuasa seorang diri.

“Seperti kita ketahui bersama, faktor usia bapak bupati yang saat ini telah beranjak 60 tahun lebih, sepatutnya memiliki wakil selaku pendamping dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat,” sebutnya.

Berdasarkan kaidah pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 disebutkan, dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik, atau gabungan partai politik pengusung.

Lalu, sebut Tuih, partai politik atau partai politik pengusung mengusulkan dua orang nama calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati, Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota, dilakukan jika sisa masa jabatannya, lebih dari 18 bulan terhitung sejak kekosongan jabatan tersebut.

Sementara Ketua Komisi I DPRK Bireuen yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Yufaidir SE saat di konfirmasi via seluler mendukung penuh desakan aktivis Bireuen kepada Bupati guna meminta partai pengusung untuk mengajukan calon Wakil Bupati sisa masa jabatan 2017-2022.

“Kita dari DPRK selama ini juga sudah meminta kepada Bupati untuk menyiapkan calon wakil dari partai pengusung, mengingat kondisi Bireuen saat ini yang dianggap membutuhkan sosok pendamping nomor satu di Kabupaten Bireuen demi kelancaran pembangunan,” ujar Yufaidir.

Bahkan, menurut pengakuannya, ia juga sudah beberapa kali menghubungi partai pengusung untuk menanyakan sejauh mana perkembangan proses pencalonan Wakil Bupati Bireuen yang secara aturan di bulan Maret mendatang tidak bisa diusungkan lagi, mengingat sudah kurang dari 18 bulan terhitung sejak kekosongan jabatan. (akh)