Hanya Enam Galian C Berizin di Pidie Jaya

Galian C (ist)

MEUREUDU (RA) – Di kabupaten Pidie Jaya, hanya terdapat enam usaha galian C yang telah mengantongi izin. Enam galian C tersebut, tidak ada satu pun usaha penambangan pasir dan batu (sirtu) maupun batu kali. Namun, di daerah tersebut, banyak proyek pemerintah yang membeli material dari galian C tak berizin.

Dari enam galian C yang telah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh tersebut, tiga diantaranya merupakan usaha penambangan tanah urung, satu batu gunung dan dua usaha pengolahan batuan atau stone crusher.

Sementara usaha galian C batu kali, maupun pasir batu (Situ) yang materialnya biasa digunakan untuk pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah, tidak ada satupun yang mengantongi izin.

Kepala Bidang Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Pidie Jaya, Rahmad Kadri Nasrun menerangkan, enam unit usaha galian C tersebut adalah usaha yang telah memperoleh izin ekploitasi. Dan data tersebut merupakan tembusan dari DPMPTSP Aceh.

“Usaha-usaha yang tertara dalam data ini yang telah memperoleh izin ekploitasi. Kalau tidak ada data di sini, tidak ada atau belum ada izin,” terangnya kepada wartawan kemarin.

Jika usaha galian C yang beroperasi di wiliyah Pidie Jaya, baik itu galian batu kali, Sirtu, tanah urung, batu gunung maupun stone crusher yang perusahaan atau perorangan tidak tercatat dalam data yang ditembuskan DPMPTSP Aceh tersebut, maka usaha tersebut kata Rahmad, adalah illegal. (san/icm)

Proyek Pemerintah Tak Boleh Ambil Material dari Galian C Illegal

Menurut dia, dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang anggarannya bersumber dari uang negara, tidak dibenarkan melakukan kerja sama dalam pengambilan material alam dari galian C illegal. Dan jika ada pengambilan material dari galian C illegal, maka hal tersebut melanggar ketentuan atau illegal.

“Illegal itu jika material diambil dari galian C tak berizin. Tapi tidak mungkin, sebab untuk pembangunan orang perlu izin ini (izin galian C ). Kalau tidak, tidak diajak kerja sama. Biasanya begitu,” terangnya.

Rahmat membeberkan, berdasarkan informasi dari pihak provinsi, penggunaan meterial untuk pembangunan proyek pemerintah haruslah dari usaha yang telah mengantongi izin.
“Informasi dari provinsi juga begitu, kalau tidak berizin tidak dibolehkan untuk digunakan sebagai material proyek pembangunan pemerintah,” jelasnya.

Katanya, setiap pelaku usaha galian C hanya dibenarkan mengambil material dalam luas areal yang tertuang dalam izin yang dimiliki dan tidak dibenarkan mengambil material lain, selain komoditas yang diizinkan.

Di Pidie Jaya, juga terdapat beberapa pelaku usaha galian C yang sudah mengurus izin, tapi izin yang diperoleh hanya sebatas izin eksplorasi, atau dalam masa penelitian selama enam bulan.

“Izin ekplorasi lokasi tersebut tidak dibenarkan untuk melakukan galian pengambilan material alam,” pungkas Rahmat. (san/icm)