Curhat Buruh Bongkar Muat Batu Bara Mifa di Kesyahbandaran

Buruh Koperasi Jasa TKBM Samudra Meulaboh Jaya di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Meulaboh, Sabtu (2/1).

Meulaboh – Seratusan buruh mendatangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Meulaboh, meminta kembali dipekerjakan sebagai tenaga kerja bongkar muat material batu bara milik PT. Mifa Bersaudara. Meulaboh, Sabtu (2/1).

“Kami datang ke sini, meminta pihak KSOP Meulaboh agar memediasi buruh yang tergabung dalam ‘Koperasi Jasa TKBM Samudra Meulaboh Jaya’ sebagai pekerja bongkar muat material milik PT. Mifa Bersaudara di laut,” ucap Julian Fedri (36) warga Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Gejolak buruh ini muncul, sebut Julian, usai Jumat (1/1) kemarin, setelah mereka mengaku dilarang untuk naik melakukan rutinitas bongkar muat di laut. “Pihak PT. Dianta Daya Embara (DDE) larang kami naik, alasannya belum ada kontrak kerja (SPK),” bebernya.

Julian yang mulai bekerja sebagai buruh, sejak tahun 2017, ia merasa sangat khawatir tidak bakalan kembali dipekerjakan sebagai buruh bongkar muat di laut. Jika ia sampai menganggur, tentu berimbas kesulitan ekonomi menutupi kebutuhan keluarganya. “Aduh kredit masih banyak, kebutuhan dua anak saya tetap harus saya penuhi,” keluhnya.

Saat itu, di luar buruh duduk menunggu keputusan nasib mereka. Sementara di dalam Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Meulaboh, sejumlah perusahaan bongkar muat (PBM) sedang duduk bersama kepala KSOP Meulaboh.

PBM yang hadir dalam forum tersebut, PT. DDE, PT. SIG, PT. MAB, PT. Bugla. Informasinya, pertemuan itu untuk membahas teknis pelaksanaan bongkar muat material batu bara di laut.

Kuasa hukum Koperasi Jasa TKBM Samudra Meulaboh Jaya, Rahmat Hidayat SH, mengharapkan PBM dapat menggunakan jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang telah profesional yang tergabung dalam wadah Koperasi Jasa TKBM Samudra Meulaboh Jaya.

Rahmat menjelaskan, kegiatan bongkar muat batubara milik PT. Mifa Bersaudara, sejak Jumat (1/1) sempat terhenti, lantaran muncul keberatan dari pihak buruh Koperasi Jasa TKBM Samudra Meulaboh.

Rahmat menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menerbitkan SKB bernomor: UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011, menjelaskan setiap pelabuhan harus membentuk satu koperasi tenaga kerja bongkar muat.

“Otomatis buruh yang bekerja harus tergabung dalam Badan Usaha Koperasi Jasa TKBM Samudra Meulaboh Jaya sebagai penyedia jasa TKBM,” katanya.

Tuntutan tersebut, telah disampaikan langsung oleh buruh kepada pihak KSOP Kelas IV Meulaboh, selaku pembina, pengawas dan pengendalian Koperasi Jasa TKBM Samudra Meulaboh Jaya. Pengurus juga mengharapkan KSOP menghentikan sementara kegiatan bongkar muat batu bara, jika sejumlah PBM sub kontraktor dari PT. DDE tetap memaksakan kehendak memperkerjakan tenaga sendiri.

Disayangkan, sambung Rahmat, pihak KSOP malah mempersilahkan PBM sub kontrak, tetap melakukan bongkar muat dengan mengunakan buruh (TKBM) sendiri. Sedangkan keberadaan Koperasi Jasa TKBM Samudra Meulaboh Jaya, terkesan dikesampingkan, dengan alasan masih ada beberapa persoalan kelengkapan administrasi yang masih keliru.

Kajian Rahmat, persoalan tersebut bukan bagian dari substansi, lantaran masih dapat diperbaiki. Namun secara legal formal pendirian, bagian dari kelengkapan atau perbuatan hukum bongkar muat telah dapat dijalankan oleh Koperasi Jasa TKBM Samudera Meulaboh Jaya.

Kepala KSOP Kelas IV Meulaboh, Hannif Kartika Yudha, menjawab wartawan menjelaskan pertemuan dirinya dengan pihak PBM bagian dari bentuk koordinasi, dengan fokus mendiskusikan tentang pengaturan teknis kerja di laut.

Sedangkan hasil pertemuan dengan pihak koperasi, hanya membicarakan tentang kelengkapan administrasi. “Sedangkan saya masih akan mengadakan rapat lagi dengan Dinas Koperasi dan Dinas Ketenaga Kerjaan terkait pengajuan Koperasi ini,” sebutnya.

Terkait desakan menghentikan aktivitas bongkar muat, Hannif menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, lantaran dapat mengganggu perkembangan perekonomian di Meulaboh. “Kegiatan tetap berjalan, saya sudah berkoordinasi dengan pihak PBM tadi,” jawabnya.

Terlebih lagi, urai Hannif, pelabuhan tempat aktivitas bongkar muat, merupakan terminal khusus (Tersus), sehingga membolehkan mengadakan buruh sendiri sebagai tenaga kerja. “Dapat menunjuk buruh dari masing – masing PBM sebagai tenaga kerja,” urainya.(den)