Dewan Kembali Desak Bupati Bireuen Segera Siapkan Calon Wakil

BIREUEN (RA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen kembali mendesak Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si., segera mengajukan nama-nama calon wakil bupati, untuk dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Bupati Bireuen sisa masa jabatan 2017-2022.

Ketua Komisi I DPRK Bireuen yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Yufaidir, SE kepada Rakyat Aceh, Rabu malam (6/1) mengatakan, Bupati harus lebih fokus dan serius untuk segera menetapkan Wakil Bupati Bireuen, guna membantu tugas kepala pemerintahan dalam menata pembangunan daerah.

Mengingat kondisi Pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini, sebut Yufaidir, Pemkab sangat membutuhkan kehadiran seorang wakil bupati, maka selayaknya masalah tersebut menjadi perhatian dan prioritas Bupati.

“Kita selaku wakil rakyat sudah mempercepat pelantikan Bupati definitif. Hal ini merupakan salah satu bentuk desakan supaya sesegera mungkin lahirnya Wakil Bupati (Wabup). Selain kebutuhannya sudah sangat mendesak, juga untuk antisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, sehingga tidak mengganggu roda pemerintahan daerah,” sebutnya.

Menurut pengakuan Yufaidir, Komisi I DPRK Bireuen sudah menegur dan mempertanyakan kepada bupati terkait proses pencalonan Wabup. Namun bupati menjawab bahwa belum ada calon yang diajukan oleh partai pengusung kepadanya.

“Untuk respon bupati sendiri setelah kita komunikasikan terkait wakil bupati, ia mengatakan bahwa belum ada calon dari partai pengusung. Kita juga tidak bisa terlalu mencampurinya, karena ini urusan partai pengusung. Bisa jadi partai pengusung tidak ada keinginan untuk mengusulkan calon Wakil Bupati,” ujar Yufaidir.

Saat ditanya apakah bupati sudah pernah meminta partai pengusung untuk mempersiapkan calon, Yufaidir menjawab secara singkat tidak tahu. Karena kalau memang ingin lahirnya Wakil Bupati, harus dari partai pengusung yang mengajukan nama-nama calon kepada Pemerintah daerah.

Tokoh muda dan juga Ketua Komisi I DPRK Bireuen ini berharap agar Bupati segera mengusung calon Wakil, supaya tidak menimbulkan persepsi negatif publik, seolah-olah ia rakus memimpin Bireuen yang ingin bekerja dan berkuasa seorang diri.

“Kabupaten Bireuen sangatlah luas, terdapat 609 desa dan tidak mungkin Bupati sanggup memimpi seorang diri. Sepatutnya memiliki wakil selaku pendamping dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat. Salam dari kami DPRK kepada saudara Muzakkar untuk segera mempercepat lahirnya wakil bupati,” tegas mantan aktivis mahasiswa ini.

Berdasarkan kaidah pasal 176 UU No 10 tahun 2016 disebutkan, dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau di berhentikan. Pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik, atau gabungan partai politik pengusung.

Kemudian, partai politik atau partai politik pengusung, mengusulkan dua orang nama calon wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, terhitung sejak kekosongan jabatan tersebut. (akh)