Harianrakyataceh.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Aceh, H Ali Basrah SPd MSi, menjelaskan, setiap program pikiran atau biasa disebut Pokir merupakan program DPRA diserap dari daerah pemilihan anggota DPRA bersangkutan.
Ali Basrah mencontohkan saat turun ke sekolah di Gayo Lues didapati masih ada sekolah yang belum memiliki jaringan internet, walau pun komputer di sekolah tersebut masih memadai.Maka dari itu ia meminta agar sekolah memperbaiki jaringan terlebih dahulu tanpa harus menambah komputer.
Menurut politisi Golkar tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah menjaga keseimbangan. Begitu juga tidak ada yang salah dengan nilai Pokir sepanjang menjadi prioritas RKPA.
Dikatakan Ali Basrah, kenapa tidak ada yang melanggar aturan? Dikarenakan nanti saat eksekusinya diatur dalam Perpres dan peraturan LKPP serta pelelangan barang dan jasa semua programnya dibawa ke ULP. Bagi masyarakat yang
punya persayaratan silakan masukan penawaran, nanti ULP mengumumkan ada Pokja.
“Jadi semuanya jelas. Ini perlu kita sampaikan, bukan kita rampok. Hari ini kita memperjuangan untuk daerah,” jelasnya.
Maka perintah UU, sebut Ali Basrah, ia pun menggajukan beberapa program untuk bidang pendidikan seperti gedung sekolah, mobiler sekolah dan laboratorium.
“Kan semua itu dalam bentuk program dan pagu, dan yang kerja ini bukan Ali Basrah. Kalau ada yang bermain itu oknum,” tegasnya.
