Sekda Bener Meriah Haili Yoga, yang juga ketua panitia seleksi terbuka JPTP.

REDELONG (RA) – Lembaga Swadaya Masyarakat Ramung Institut dan Jangko menilai, seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan oleh Pemkab Bener Meriah sangat buruk dan kacau, sehingga hasil sudah diumumkan berubah kembali.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Ramung Institut, Waladan Yoga dan Koordinator Jang-Ko, Maharadi, Kamis (21/1).

“Bupati Bener Meriah telah dipermalukan oleh Sekda selaku ketua panitia seleksi JPTP, terkait dengan kacaunya proses seleksi yang dilakukan. Kok bisa hasil seleksi JPT Pratama ini bisa dirubah ditengah jalan,” tanya Waladan.

Padahal katanya, tanggal 30 November 2020, Sekda sebagai ketua panitia seleksi sudah mengumumkan hasilnya dan menunjukkan nama-nama yang lolos tiga besar dengan yang seharusnya tidak dapat diganggu gugat.

Namun, hasil seleksi tiba-tiba diubah pada tanggal 18 Januari 2021 dan ditandatangani langsung oleh Sekda Haili Yoga. “Kenapa bisa berubah di tengah jalan? Apa permasalahannya,” ujarnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Koordinator Jang-Ko, Maharadi. Ia menduga panitia seleksi telah mengangkangi syarat administrasi pada seleksi calon pejabat JPT Bener Meriah.

Jang-ko juga menilai ada keanehan di dalam pengumuman tersebut seperti semua peserta yang dinyatakan lulus tahapan administrasi, padahal beberapa persyaratan seperti semua calon harus sudah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III (diklat PIM tk III) dan memiliki SKP yang berkategori baik minimal 2 tahun yaitu 2018 dan 2019.

Menurutnya, kedua syarat ini sangat tidak mungkin dipenuhi oleh semua calon. “Untuk itu kita meminta ketua panitia seleksi untuk membuka data individu yang dinyatakan lulus administrasi tersebut, supaya kita mengetahui bersama apakah benar semua nya telah memenuhi syarat,” jelasnya.

Menyikapi permasalahan tersebut Sekdakab Bener Meriah mengaku telah berkoordinasi dengan KASN terkait pembatalan pengumuman sebelumnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Bener Meriah pertama sekali mengajukan asesmen pada tanggal 20 November 2020 dan setelah itu dikeluarkan rekomendasi oleh KASN untuk melakukan seleksi tahap pertama pada tanggal 30 November 2020.

“Setelah izin itu keluar kita melakukan seleksi dengan tim yang di ketua oleh Sekda dan melibatkan tim penguji (independen) dari akademisi yang langsung diketuai Prof Abubakar Karim.”

Menurutnya, seleksi tersebut sudah dilakukan sehingga lahirlah nama-nama tiga besar yang diumumkan sebelumnya. ”Namun setelah kami berangkat ke KASN untuk meminta izin pelantikan, ternyata masih ada kesalahan administrasi dan setelah dicek tiga besar yang diluluskan dengan prasyarat yang kita umumkan,” katanya.

Apapun yang tidak memenuhi syarat antara lain PIM III dan dua tahun dalam jabatan IIIa sehingga kata KASN itu tidak menjadi syarat utama. ”Tidak adapun, tidak masalah,“ terangnya.

Jika sudah menjadi syarat di persyaratan, katanya harus incleud, maka pejabat yang ada di Bener Meriah semuanya tidak memenuhi syarat, sehingga KASN tidak dapat mengeluarkan rekomendasi untuk pelantikan.

Untuk solusinya, kata Sekda, sesuai arahan dari KASN hasil pengumuman tersebut harus dibatalkan dan diulang kembali dengan menghapuskan prasyarat yang tidak memenuhi syarat. “Syarat yang dihapus yakni seperti PIM III dan dua tahun menduduki jabatan IIIa itu, yang kita hapus dan mengusulkan kembali dan KASN juga sudah mengeluarkan pembatalan lagi tanggal 17 Desember 2020 terkait rekomendasi pembatalan seleksi JPTP,” ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya mengaku mengusulkan kembali untuk mengeluarkan rekomendasi rencana seleksi terbuka PJTP tanggal 21 Desember 2020 dan dikeluarkan oleh KASN untuk rekomendasi pelaksanaan kembali.

“Kita melaksanakan kembali seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi, tetapi berkasnya sudah ada hanya penambahan pemantapan di bidang kepemimpinan (laedersif ) ini yang dilakukan oleh tim penilai Prof Abubakar,” terangnya.

Menurutnya, terkait nilai dikeluarkan oleh prof Abubakar selaku tim sehingga keluarlah nilai yang diakumulasi nilai pertama dan nilai terakhir yang diumumkan pada 18 Januari 2021 kemarin.

Hasil terbut katanya sudah disampaikan kepada KASN untuk pengusulan terhadap izin pelantikan. “Saat ini bupati sudah berada di KASN, jadi kita tunggu hasilnya apakah KASN memberikan rekomendasi untuk pelantikan,” kata Sekda. (uri/bai)