Harianrakyataceh.com – Biaya restribusi dari sektor hewan ternak asal pulau Simeulue yang hendak dikirim atau diekspor keluar daerah naik, mulai berlaku tahun 2021 setelah dilakukan sosialisasi sepanjang tahun 2020 lalu.

Kenaikan biaya restribusi berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue, nomor 6 tahun 2019, sehingga hal ini akan menambah modal pundi-pundi untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hewan ternak, jenis ternak kerbau, sapi, kambing, ayam dan itik.
Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Hasrat, SP didampingi Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh Eka Milia Sari, kepada Harian Rakyat Aceh, Selasa (26/1).

“Setelah dilakukan sosialisasi selama satu tahun, Qanun Qanun Kabupaten Simeulue, nomor 6 tahun 2019, tentang Hewan Ternak dan Rumah Potong Hewan Ternak, maka tahun ini diberlakukan tarif baru biaya restribusi pengiriman hewan ternak keluar daerah,” katanya.

Dia merincikan, sekitar empat kali lipat biaya retribusi tersebut dari sebelumnya, serta untuk restribusi itu dengan tarif bervariasi yakni untuk ternak hewan besar jenis ternak kerbau jantan dan betina dan ternak sapi jantan dan betina sebelum dikirim keluar daerah, yang harus melalui tahap pengkandangan Holding (isolasi) serta biaya kir.

Berdasarkan Qanun tersebut, untuk pengiriman jenis kerbau jantan, dengan biaya restribusi sebesar Rp 200.000 persatu ekor. Kerbau betina dengan biaya restribusi sebesar Rp 250.000. Sebelumnya biaya tarif restribusi kedua hewan ternak itu hanya Rp 60.000 persatu ekor.

Masih dalam Qanun nomor 6 tahun 2019 itu, biaya restribusi untuk hewan ternak jenis kambing dan ternak jenis unggas yang hendak dikirim keluar daerah, paling tinggi dikenakan restribusi Rp 15.000 persatu ekor dan paling rendah hingga level Rp1.000 persatu ekor.

“Berdasarkan Qanun itu, biaya restribusi naik hingga 4 kali lipat, dengan rincian yang berbeda-beda. Kita harapkan dengan naiknya biaya restribusi ini dapat meningkatkan PAD Simeulue, dan dapat dimamfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah kita,” imbuhnya.

Sementara drh Eka Milia Sari Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, menambahkan ternak hewan besar jenis kerbau dan sapi di pulau Simeulue, masih menggunakan sistim pola pelihara lepas dan liar tanpa dikandangkan sehingga ternak hewan itu sering memasuki areal pemukiman dan mengganggu ketertiban serta fasilitas umum.

Dengan pola kandang lepas dan liar tersebut, juga ternak hewan jenis kerbau rentan diserang Penyakit Septicemia epizootica (SE) atau ngorok adalah suatu penyakit infeksi akut atau menahun pada ternak hewan kerbau dan ternak hewan yang berada jauh dari bibir pantai perairan laut.

Serangan penyakit ini terjadi sejak bulan Agustus hingga April, dan upaya untuk vaksinasi atau pengobatan ternak hewan yang tidak dikandangkan sehingga menjadi liar, sehingga beresiko tinggi dan mengancam keselamatan terhadap petugas kesehatan hewan, saat berupaya melakukan pengobatan.

“Hewan ternak kerbau kita masuk dalam aset plasma nutfah secara nasional dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun para pemilik ternak kita masih rendah kesadarannya untuk melakukan pengkandangan, masih pola lepas dan liar sehingga ternak ini menganggu. Saat ternak ini diobati oleh petugas kesehatan kita, harus hati-hati karena bisa mengancam keselamatan diseruduk dan terinjak,” keluh drh Eka Milia Sari. (ahi/rus)