Harianrakyataceh.com – Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Syafyuzal Helmi, akan melayangkan surat dugaan pencemaran tumpahan batubara di areal lingkungan laut wilayah kabupaten Aceh Barat kepada Presiden Jokowi.

Laporan ini disampaikan PEMA UTU berdasarkan desakan dan keluhan warga, khususnya nelayan Aceh Barat. “Tumpahan batu bara telah merusak ekosistem laut sehingga ikan sudah sulit ditemui nelayan,” simpul Helmi dalam rilisnya, Selasa (26/1).

Selain observasi mahasiswa, mereka juga mengaku telah melakukan mengkonfirmasi kepada sejumlah nelayan tentang temuan tersebut. Bahkan sampai menerima keluhan nelayan terkait menurunnya hasil pendapatan signifikan pasca tumpahan batubara berceceran di laut.

“Saat ini nelayan harus menambah modal dan harus lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk menangkap ikan, karena areal tangkapan lebih jauh dari bibir pantai. Sebab di bagian pinggir tidak ada lagi ikan, yang ada hanya bongkahan batubara,” bebernya.

Helmi mengungkapkan rasa prihatin dari Pemerintah Aceh dan perusahaan tambang terkesan minim terkait masalah ini. Bahkan terkesan tuli dan menutup mata terhadap keluhan masyarakat Nelayan di Aceh Barat.

“Kami prihatin Pemerintah Aceh sudah buta terhadap aspirasi masyarakat Nelayan. PT. Mifa Bersaudara selaku perusahaan tambang juga sudah merasa sangat kuat sehingga langsung menutup mata atas penderitaan masyarakat nelayan. Oleh sebab itu, kita akan menuntut keadilan langsung kepada kepada pemerintahan republik indonesia yaitu Presiden Jokowi, melalui layangan surat resmi,” ucap Helmi.

Mahasiswa mengaku sudah menyiapkan surat dan semua data sebagai barang bukti secara detil, telah terangkum. Hasil kajian yang mahasiswa miliki, memaparkan dua berkas laporan berupa hard copy dokumen.

“Satu berkas kita kirimkan langsung ke Sekretariat Negara, satunya lagi akan langsung kita serahkan kepada staffsus millenial presiden Jokowi yang juga duta SDGs yaitu Abangda Billy Mambrasar yang akan hadir di UTU dalam waktu dekat,” papar Helmi.

Selain itu, Mahasiswa juga akan mengirimkan tembusan ke kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian ESDM dan WALHI Nasional.

“PEMA Universitas Teuku Umar sebagai kordinator Bem Nusantara wilayah Sumatra juga sudah berkonsultasi dengan BEM seluruh tanah air. Insyaallah kita siap menyuarakan masalah ini di tingkat Nasional karna tidak ada solusi di daerah,” tutup Helmi dalam rilisnya. (den/rif)